Analisis Laporan Keuangan PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk.

KELAS : 4EB02

NAMA KELOMPOK :

1. Catur Retno                   21210528

2. Laila Maharani              23210951

3. Noviyanti                       25210088

4. Sri Astuti Puspita R.   26210664

5. Yuyun Fitriyani           28210809

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT. penyusun panjatkan, karena berkat rahmat serta bimbingan-Nya penulis berhasil menyelesaikan makalah tentang “Analisis Laporan Keuangan”. Adapun makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Internasional. Makalah ini berisikan tentang analisis laporan keuangan perusahaan pada tahun 2012 dan berisi tentang informasi mengenai perusahaan publik yang terdaftar pada BEI dan Singapore Stock Exchange (SSE) yang sekaligus merupakan perusahaan lokal yang menyandang sebagai perusahaan multi nasional, dimana yang kami pilih adalah PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk.

Semoga makalah “Analisis Laporan Keuangan (PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk.) Periode tahun 2012″ ini memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat serta bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Terima kasih kepada semua anggota kelompok Jepang yang telah berperan dalam penyusunan makalah ini serta refrensi dan sumber-sumber informasi yang kami peroleh.

 

 

                                                                                                                        Depok 2014

                                                                                                                   Kelompok Jepang

 


BAB I

LATAR BELAKANG

 

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan kesimpulan dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai kondisi ekonomi dan prestasi manajemen.Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). SAK memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam memilih metode maupun estimasi akuntansi yang dapat digunakan. Wardhani (2008) menyatakan fleksibilitas tersebut akan mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan.

Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan maka perlu dibuat analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Teknik analisis yang sering digunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah teknik analisis untuk mengetahui hubungan matematis dari pos-pos tertentu dalam setiap elemenlaporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio akan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, agar dapat diketahui perubahan yang terjadi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

Analisis laporan keuangan menggunakan perhitungan rasio-rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial perusahaan dimasa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Rasio dapat dihitung berdasarkan sumber datanya yang terdiri dari rasio-rasio neraca yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, rasio-rasio laporan laba-rugi yang disusun dari data yang berasal dari perhitungan laba-rugi, dan rasio-rasio antar laporan yang disusun berasal dari data neraca dan laporan laba-rugi. Laporan keuangan perlu disusun untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan tersebut meningkat atau bahkan menurun dan didalam menganalisis laporan keuangan diperlukan alat analisis keuangan, salah satunya adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan tersebut meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas (leverage), rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pertumbuhan.

Diharapkan dengan analisis ini dapat diketahui gambaran keadaan keuangan perusahaan, sehingga interpretasi pengguna laporan terhadap laporan keuangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan,terutama bagi direktur dalam rangka menetapkan kebijakan, menyusun rencana yang lebih baik, serta menentukan kebijaksanaan yang lebih tepat agar prestasi manajemen semakin baik pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat pentingnya analisis terhadap laporan keuangan sebagai alat bantu serta sumber informasi dalam menilai kondisi keuangan serta prestasi (keberhasilan) suatu perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti yang telah diuraikan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk mendalami dan membahas topik tentang “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk”.

 

B. Identifikasi Masalah

 Analisis laporan keuangan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan di atas, maka penulis hanya akan membahas tentang analisis kinerja keuangan dengan menggunakan Current Ratio (CR), Retrun on Asset (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER) untuk menilai kinerja perusahaan pada PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk pada tahun 2011-2012. Adapun data yang akan dipakai adalah neraca dan laporan laba rugi.

 

C. Rumusan Masalah

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut pokok permasalahannya adalah :

Apakah Kinerja perusahaan pada PT. Indomobil Sukses Internasional mengalami peningkatan pada periode 2011-2012 ditinjau dari laporan keuangan dengan menggunakan analisis Current Ratio, Retrun on Assets dan Debt to Equity Ratio?

 

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui kinerja perusahaan pada PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk dilihat dari Current Ratio, Retrun on Assets dan Debt to Equity Ratio.

 

E. Manfaat Penelitian

  • Bagi Perusahaan

Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan sehingga memberikan gambaran dan pertimbangan bagi PT. Indomobil Sukses Internasional untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penilaian Kinerja Keuangan instansi dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk masalah keuangan yang dihadapi.

 

  • Bagi Pembaca

Untuk dapat dijadikan sebagai referensi dalam menghadapi masalah yang sama dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

 

  • Bagi Penulis

Untuk sarana menambah ilmu pengetahuan dan penerapan teori yang diperoleh dengan praktek yang sesungguhnya

 

 

BAB II

LANDASAN TEORI

 

A. LAPORAN KEUANGAN

        1. Pengertian Laporan Keuangan

  • Laporan keuangan merupakan data akuntansi yang dapat memberikan informasi yang relevan bagi investor, kreditur atau pihak lain dengan mengambil keputusan ekonomi.
  • Laporan keuangan adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan bagi pemakai laporan keuangan. Laporan ini memuat laporan keuangan dasar dan juga analisis manajemen atas operasi tahun lalu dan pendapat mengenai prospek-prospek perusahaan di masa yang akan datang.

 

  1. BAGIAN-BAGIAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian-bagian dari laporan keuangan meliputi :

  1. Neraca (Balance Sheet), menyajikan aktiva pada sisi sebelah kiri,yang merupakan alokasi dari dana,kewajiban dan ekuitas pada sebelah kanan yang merupakan sumber dana perusahaan.
  2. Laporan Laba Rugi (Income Statement), Laporan yang mengikhtisarkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama satu periode akuntansi,biasanya setiap satu kuartal atau satu tahun.
  3. Laporan Laba Ditahan (Statement of Shareholders Equity), menyajikan perubahan-perubahan pada pos-pos ekuitas untuk mengidentifikasi alasa perubahan klaim pemegang ekuitas atas aktivanya.
  4. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow), Tujuan dari pembuatan laporan arus kas ini adalah:
  5. Memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu.
  6. Memberikan informasi mengenai efek kas dari tiga kategori aktivitas yaitu aktivitas investasi,aktivitas pendanaan,aktivitas operasi.

 

  1. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

 APB Statement No.4 berjudul Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements Business Enterprises. Laporan ini bersifat deskriptif, dan laporan ini banyak mempengaruhi studi-studi berikutnya tentang tujuan laporan keuangan. Dalam laporan ini, tujuan laporan keuangan di golongkan sebagai berikut :

 

  1. Tujuan Khusus

Tujuan khusus laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan GAAP

 

  1. Tujuan Umum
  • Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban perusahaan
  • Kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba
  • Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba
  • Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban
  • Mengungkapkan informasi relevan lainnyayang dibutuhkan para pemakai laporan.

 

  1. Tujuan Kualitatif
  • Relevance: memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu pemakai laporan dalam pengambilan keputusan.
  • Understanability: informasi yang dipilih untuk disajkan bukan saja penting tetapi juga harus informasi yang di mengerti pemakai
  • Verifiability : hasil akuntansi harus dapat di periksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama.
  • Neutrality : laporan akuntansi harus bersikap netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.
  • Timelines: laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilaan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat.
  • Comparability: informasi akuntansi harus dapat saling di bandingkan,artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain.
  • Completeness: informasi akuntansi yang dilaporkan harus harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai

 

  1. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN DAN TUJUAN PENGGUNAANNYA

 

  1. Investor : penanam modal dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
  2. Karyawan : karyawan dan kelompok yang mewakili merekatertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, juga tertarik dengan informasi untuk~ menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca kerja dan kesempatan kerja.
  3. Pemberi pinjaman : pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjamari serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
  4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya : pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang kewajibannya akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usah berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utam rnereka bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.
  5. Stakeholders (para pemegang saham) : para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang diperoleh dan penambahan modal untuk business plan selanjutnya.
  6. Pelanggan : para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada perusahaan.
  7. Pemerintah : pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumberdaya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statisti lainnya
  8. Masyarakat : perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat daiam berbagai cara. Misalnya: perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan dan rangkaian aktivitasnya.

 

  1. JENIS LAPORAN KEUANGAN

 Dua jenis laporan keuangan utama yang umumnya dibuat oleh setiap perusahaan adalah neraca dan laporan laba rugi.

Neraca adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca juga berarti suatu laporan yang sistematis tentang Aktiva (assets), Utang (liabilities), dan Modal Sendiri (owner’s equity).

Laporan laba rugi melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil, dan laba (rugi) perusahaan selama suatu periode tertentu.

 

  1. MACAM-MACAM ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis Time Series dan Cross Sectional

  1. Analisis Trend atau time series adalah analisis rasio perusahaan untuk beberapa periode. Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio dari waktu yang lalu (rasio historis) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang pada perusahaan yang sama. Analisis trend dapat melihat apakah prestasi perusahaan itu meningkat atau menurun selama periode tertentu, mengestimasi kemungkinan terjadi peningkatan atau penurunan pada kondisi keuangan tertentu
  2. Analisis Cross Sectional, dengan analisis ini analis membandingkan rasio-rasio perusahaan (company ratio) dengan rata-rata rasio perusahaan sejenis atau industri (rasio rata-rata/rasio standard) untuk waktu yang sama.

 

Analisis Commond Size dan Analisis Index

  1. Analisis Commond Size, untuk membuat perbandingan elemen-elemen laporan keuangan dengan command base-nya. Laporan keuangan neraca pada sisi aktiva didasarkan pada total aktiva sehingga total aktiva sama dengan 100%. Elemen-elemen lain dari aktiva dibandingkan dengan total aktiva. Elemen-elemen kewajiban dan modal sendiri didasarkan pada total kewajiban dan modal sendiri. Laporan laba rugi commond base-nya penjualan, elemen-elemen laporan laba rugi dibandingkan dengan penjualan.
  2. Analisis Index, memilih tahun dasar sebagai commond base-nya elemen-elemen laporan keuangan pada periode lain dibandingkan dengan elemen-elemen laporan keuangan yang sama dengan tahun dasar tersebut.


 

 

 

BAB III

PEMABAHASAN

 

A. SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (Perseroan) merupakan suatu kelompok usaha terpadu yang memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang terkemuka di Indonesia. Perseroan didirikan pada tahun 1976 dengan nama PT. Indomobil Investment Corporation dan pada tahun 1997 dilakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT. Indomulti Inti Industri Tbk

Sejak saat itulah status Perseroan berubah menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk, dengan kantor pusatnya di Wisma Indomobil I, lantai 6, Jl. MT. Haryono Kav 8, Jakarta Timur – 13330.

Bidang usaha utama Perseroan dan anak perusahaan meliputi: pemegang lisensi merek, distributor penjualan kendaraan, layanan purna jual, jasa pembiayaan kendaraan bermotor, distributor suku cadang dengan merek IndoParts, perakitan kendaraan bermotor, produsen komponen otomotif serta kelompok usaha pendukung lainnya.

Semua produk dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan dengan standar kualitas yang dijamin oleh perusahaan prinsipal serta didukung oleh layanan purna jual yang prima melalui jaringanjaringan 3S (Sales, Service, dan Spareparts) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Perseroan mengelola merk-merk terkenal dengan reputasi internasional yang meliputi Audi, Foton, Great Wall, Hino, Kalmar, Liugong, Manitou, Nissan, Renault, Renault Trucks, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Volvo Trucks, dan Mack Trucks.

Produk-produk yang ditawarkan meliputi jenis kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat, bus, truk, forklift, dan alat berat lainnya. Melalui sinergi dari 4.224 karyawan tetap yang tersebar di seluruh anak perusahaan di Indonesia telah mampu menopang Perseroan menjadi salah satu perusahaan di bidang Otomotif yang terkemuka.

Perseroan secara terus menerus mengembangkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan pemahaman nilai-nilai yang secara terus menerus dijalankan melalui program pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar Perseroan, program konseling, coaching, seminar, dan praktek kerja lapangan (on the job training).Pengembangan kompetensi, dan jenjang karir, telah menjadi satuprioritas kegiatan Perseroan dan telah dikemas dalam suatu sistem yang dievaluasi secara terus menerus. Usaha keras tersebut membuahkan hasil yang sangat baik melalui pencapaian laba bersih Perseroan sebesar Rp. 448,67 milyar dalam tahun buku 2010 ini.

 

B. LAPORAN KEUANGAN (Tahun 2012)

1

2

 

3

 

 

 

4

 

5

 

 

6

7

 

 

8

9

10

 

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

 Current Ratio (CR)

Current Ratio merupakan rasio likuiditas. Current Ratio yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Rasio ini paling sering digunakan untuk mengukur kemampuan membayar hutang jangka pendek total, karena mununjukkan seberapa besar tuntutan kreditur jangka pendek yang dapat dipenuhi oleh aktiva yang diharapkan dapat menjadi kas dalam periode yang hampir sama dengan masa jatuh tempo tuntutan tersebut (Murti, 2011).

Aktiva lancar yang dimaksud terdiri dari kas, surat berharga, piutang dagang, dan persediaan sedangkan kewajiban lancar terdiri dari utang dagang, wesel bayar jangka pendek ; utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, pajak penghasilan yang terutang, dan beban-beban lain yang terutang (terutama gaji dan upah).

Semakin tinggi current ratio berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek (Sartono, 2001). CR merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. CR dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : (Prastowo, 2011)

CR = Aktiva Lancar (AL) / Utang Lancar (UL)

Current ratio yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuiditas dan sebaliknya jika perusahaan yang current ratio-nya terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan banyaknya dana yang menganggur pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan (Murti, 2011). Current ratio yang tinggi bisa disebabkan oleh kondisi perdagangan yang kurang baik atau manajemen yang yang bobrok. Dalam masa resesi pihak manajemen mungkin enggan mengganti barangnya. Dengan demikian, persediaan barang dan utang dagang ditekan sampai tingkat yang paling rendah, atau saldo piutang yang terlalu besar karena adanya kebijakan kredit dan penagihan yang kurang efektif.

Pada PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk, di tahun 2012 diketahui sebagai berikut :

CR = 9.813.158.956.054 / 7.963.486.975.807 = 1,23

Artinya, setiap Rp.1 hutang lancar yang segera jatuh tempo, dijamin oleh 1,23 Rupiah aset lancar.


Definisi Return on Assets (ROA)

Return on assets merupakan rasio profitabilitas. Return on assets juga sering disebut sebagai Return on Investment (ROI). Return on Assets mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya dan dapat dibandingkan dengan tingkat bunga bank yang berlaku (Prastowo, 2011).

Return on Assets (ROA) atau sering disebut Return on Investment (ROI). ROI merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan (Sunardi, 2010). Dengan demikian, rasio ini membandingkan keuntungan yang diperoleh dari sebuah kegiatan operasi perusahaan (net operating income) dengan jumlah investasi atau aktiva (net operating assets) yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut.

ROA dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : (Sartono, 2001)

ROA = Laba Setelah Pajak / Total Aktiva

ROA mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih setelah pajak dan total asset yang digunakan untuk operasional perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak (Stella, 2009). Hal ini akan menarik investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut.

Pada PT. Indomobil Sukses InteRnasional Tbk, di tahun 2012 diketahui sebagai berikut :

ROA = 899.090.885.530 / 17.577.664.024.361  = 0,05 = 5%

Artinya, perusahaan berada pada zona aman. Karena, menurut surat ketetapan BI No.23/67/KEP/DIR nilai batas minimal ROA adalah 1%. Jika nilai ROA berada dibawah 1% maka perusahaan berada di zona tidak aman.


Definisi Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equiy Ratio merupakan rasio solvabilitas atau financial leverage ratio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Prastowo, 2011). Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar resiko yang dihadapi dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi dan rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva.

DER merupakan perbandingan antara total hutang yang dimiliki perusahaan dengan total ekuitasnya. DER dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : (Sartono, 2001)

DER = Total Utang / Total Modal Sendiri

DER yang terlalu tinggi menunjukkan tingginya ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban perusahaan juga semakin berat (Stella,2009). DER akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan menyebabkan apresiasi dan depresiasi harga saham, DER yang terlalu tinggi mempunyai dampak buruk terhadap kinerja perusahaan, karena tingkat hutang yang semakin tinggi berarti beban bunga perusahaan akan semakin besar dan akan mengurangi keuntungan (Hernendiastoro, 2005).

Pada PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk, di tahun 2012 diketahui sebagai berikut :

DER = 11.869.218.951.856 / 5.708.445.072.505 = 2,08 = 208%

Artinya, meski DER-nya cukup besar yaitu dengan total utang jangka pendek sebesar 7.963.486.975.807, namun total utang jangka panjang hanya sebesar 3.905.731.976.049 sehingga utang-utang tersebut masih dalam ketegori tidak berbahaya.

Pada buku The Investing Policy (TIP), penulis mengatakan bahwa batas kewajaran utang suatu perusahaan adalah maksimal tiga kali dari modalnya, atau DER-nya 300% dan dengan catatan utang-utang tersebut bukan merupakan utang ‘berbahaya’.

 


 

BAB IV

PENUTUP

 

Dari hasil laporan keuangan yang telah dilakukan, berikut adalah kesimpulan dari analisa yang yang menggunakan Current Ratio, Retrun on Assets dan Debt to Equity Ratio. PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk memiliki nilai rasio yang baik. Dengan Current Rationya sebesar 1,23 yang artinya, setiap Rp.1 hutang lancar yang segera jatuh tempo, dijamin oleh 1,23 Rupiah aset lancar.Retrun on Assets sebesar 5% yang artinya, perusahaan berada pada zona aman. Karena, menurut surat ketetapan BI No.23/67/KEP/DIR nilai batas minimal ROA adalah 1%. Jika nilai ROA berada dibawah 1% maka perusahaan berada di zona tidak aman. Dan yang terakhir Debt to Equity Ratio sebesar 2,08 atau 208% yang artinya, meski DER-nya cukup besar yaitu dengan total utang jangka pendek sebesar 7.963.486.975.807, namun total utang jangka panjang hanya sebesar 3.905.731.976.049 sehingga utang-utang tersebut masih dalam ketegori tidak berbahaya.

Pada buku The Investing Policy (TIP), penulis mengatakan bahwa batas kewajaran utang suatu perusahaan adalah maksimal tiga kali dari modalnya, atau DER-nya 300% dan dengan catatan utang-utang tersebut bukan merupakan utang ‘berbahaya’. Dengan hasil analisi ini penulis dapat menyimpulkan bahwa analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, karena hasil dari analisis akan dapat menghilangkan situasi ketidakpastian dalam informasi sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Secara umum nilai rasio yang baik adalah nilai rasio yang memiliki nilai yang tinggi, akan tetapi nilai yang terlalu tinggi belum tentu mencerminkan nilai rasio yang baik, oleh karena itu pada dasarnya tidak ada yang optimum karena kondisi setiap perusahaan yang berbeda-beda, maka dalam melakukan analisis rasio diperlukan ketelitian sehingga tidak salah dalam menafsirkan hasil dari analisis atau kinerja suatu perusahaan.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Sofyan, Syafri Harahap. Teori Akuntansi. Edisi revisi 2011. Penerbit : Rajawali Pers

http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/06/makalah-analisis-laporan-keuangan.html

http://digilib.uin-suka.ac.id/4479/1/BAB%20%20I,%20III,%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/6/64/Logo_Indomobil.jpeg

http://www.teguhhidayat.com/2011/07/tips-menganalisis-debt-to-equity-ratio.html\

http://indomobil.com/company.php

http://diniriana.blogspot.com/2013/06/tujuan-laporan-keuangan.html

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22874/5/Chapter%2520I.pdf

http://eprints.uny.ac.id/7864/2/BAB%201-08409131037.pdf

Perekonomian di Jepang

 Pendahuluan

Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan.

Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang menjadikanya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang.
Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya, untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern, di tangan perdana menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang.

Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat, dan masuk dalam urutan tiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, G8, OECD, dan APEC. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan moderen seperti AEGIS serta skuat armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat ke-4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi (peringkat ke-8 dalam Indeks Pembangunan Manusia) dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika.

Jepang adalah salah satu dari tiga negara dunia dengan ekonomi terbesar serta termaju didunia. Berdasarkan survei banyak lembaga internasional, ekonomi Jepang adalah ekonomi terbesar kedua di Asia (Dibawah RRC) dan ketiga didunia (Selain AS dan RRC). Jepang selama ini dikenal sebagai negara yang inovatif dan kreatif serta memiliki semangat berkarya yang tinggi sehingga walaupun bangsa mereka bukan bangsa penemu mereka mampu menciptakan berbagai penemuan-penemuan terpenting dalam sejarah dunia.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan dan kemajuan Jepang ialah karena Jepang memiliki kultur dan watak penduduk yang mau bekerja keras, pantang menyerah, berjiwa wirausahawan sejati, berani dan sangat berdisiplin. Data dari PBB ditahun 2011, Jepang memiliki GDP perkapita $37,039 dan GNP perkapita $30.455, dengan demikian Jepang berada diurutan ke 21 negara dengan GDP dan GNP perkapita terbesar didunia.

Ekonomi Jepang adalah ekonomi no.3 yang tercepat sepanjang sejarah modern umat manusia selain ekonomi Korea Selatan dan RRC. Tonggak kebangkitan dan kemajuan ekonomi Jepang dimulai sesaat setelah Jepang dikalahkan Sekutu dalam perang Dunia ke-2. Saat kota-kota dan ekonomi yang pernah dibangun Jepang sebelum 1945 hancur, bangsa Jepang membangun negaranya hanya dengan modal dengkul ditambah semangat kerja, etos kerja dan kedisiplinan. Tak perlu waktu yang lama, mereka mampu membangun kembali ekonomi dan negerinya menjadi salah satu yang raksasa ekonomi global.

Ekonomi Jepang yang bertumbuh dengan cepat, dalam sekejap telah mampu menembus pasar internasional sekaligus menumpas pameo lama “produk Jepang enak dipandang, cepat dibuang”. Sejak akhir tahun 1950-an produk-produk manufaktur Jepang telah menyaingi produk-produk manufaktur AS dan negara-negara Eropa sehingga dibeberapa negara terjadi anti-Jepang dan pelarangan produk-produk Jepang. Meskipun begitu, Jepang tetap percaya diri dan membuktikan bahwa bangsa mereka adalah yang unggul.

Ekonomi negara Jepang yang dibangun sekitar tahun 1946, dibangun dengan pondasi yang kuat dengan industri berat, manufaktur dan jasa sebagai penopang utama perekonomian mereka. Industri milik Jepang adalah industri yang terbaik di dunia (tahun 2008 mengalahkan AS). Industri Jepang menjadi raksasa dunia sejak 1960 sampai 2004. Industri Jepang sejak lama topang oleh modal yang besar, SDM yang berkualitas, ketersediaan listrik dan peralatan pendukung yang canggih.

 

Pembahasan

Ekonomi di Jepang

Bursa Saham Tokyo, bursa efek terbesar nomor dua di dunia. Sejak periode Meiji (1868-1912), Jepang mulai menganut ekonomi pasar bebas dan mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika Serikat. Sistem pendidikan Barat diterapkan di Jepang, dan ribuan orang Jepang dikirim ke Amerika Serikat dan Eropa untuk belajar. Lebih dari 3.000 orang Eropa dan Amerika didatangkan sebagai tenaga pengajar di Jepang. Pada awal periode Meiji, pemerintah membangun jalan kereta api, jalan raya, dan memulai reformasi kepemilikan tanah. Pemerintah membangun pabrik dan galangan kapal untuk dijual kepada swasta dengan harga murah. Sebagian dari perusahaan yang didirikan pada periode Meiji berkembang menjadi zaibatsu, dan beberapa di antaranya masih beroperasi hingga kini.

Ekonomi pasar bebas dan terindustrisasi Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina dalam istilah paritas daya beli internasional. Ekonominya sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan ke perdagangan internasional, tapi produktivitas lebih rendah di bidang agriklutur, distribusi, dan pelayanan.

Pertumbuhan ekonomi riil dari tahun 1960-an hingga 1980-an sering disebut “keajaiban ekonomi Jepang”, yakni rata-rata 10% pada tahun 1960-an, 5% pada tahun 1970-an, dan 4% pada tahun 1980-an.Dekade 1980-an merupakan masa keemasan ekspor otomotif dan barang elektronik ke Eropa dan Amerika Serikat sehingga terjadi surplus neraca perdagangan yang mengakibatkan konflik perdagangan. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Plaza 1985, dolar AS mengalami depresiasi terhadap yen. Pada Februari 1987, tingkat diskonto resmi diturunkan hingga 2,5% agar produk manufaktur Jepang bisa kembali kompetitif setelah terjadi kemerosotan volume ekspor akibat menguatnya yen. Akibatnya, terjadi surplus likuiditas dan penciptaan uang dalam jumlah besar. Spekulasi menyebabkan harga saham dan realestat terus meningkat, dan berakibat pada penggelembungan harga aset. Harga tanah terutama menjadi sangat tinggi akibat adanya “mitos tanah” bahwa harga tanah tidak akan jatuh. Ekonomi gelembung Jepang jatuh pada awal tahun 1990-an akibat kebijakan uang ketat yang dikeluarkan Bank of Japan pada 1989, dan kenaikan tingkat diskonto resmi menjadi 6%. Pada 1990, pemerintah mengeluarkan sistem baru pajak penguasaan tanah dan bank diminta untuk membatasi pendanaan aset properti. Indeks rata-rata Nikkei dan harga tanah jatuh pada Desember 1989 dan musim gugur 1990.Pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi pada 1990-an, dengan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi riil hanya 1,7% sebagai akibat penanaman modal yang tidak efisien dan penggelembungan harga aset pada 1980-an. Institusi keuangan menanggung kredit bermasalah karena telah mengeluarkan pinjaman uang dengan jaminan tanah atau saham. Usaha pemerintah mengembalikan pertumbuhan ekonomi hanya sedikit yang berhasil dan selanjutnya terhambat oleh kelesuan ekonomi global pada tahun 2000.

Jepang adalah perekonomian terbesar nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat, Jepang bersama Jerman dan Korea Selatan adalah 3 negara yang pernah mencatatkan diri sebagai negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah dunia,dengan PDB nominal sekitar AS$4,5 triliun,. dan perekonomian terbesar ke-3 di dunia setelah AS dan Republik Rakyat Tiongkok dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Industri utama Jepang adalah sektor perbankan, asuransi, realestat, bisnis eceran, transportasi, telekomunikasi, dan konstruksi. Jepang memiliki industri berteknologi tinggi di bidang otomotif, elektronik, mesin perkakas, baja dan logam non-besi, perkapalan, industri kimia, tekstil, dan pengolahan makanan. Sebesar tiga perempat dari produk domestik bruto Jepang berasal dari sektor jasa.

Hingga tahun 2001, jumlah angkatan kerja Jepang mencapai 67 juta orang. Tingkat pengangguran di Jepang sekitar 4%. Pada tahun 2007, Jepang menempati urutan ke-19 dalam produktivitas tenaga kerja. Menurut indeks Big Mac, tenaga kerja di Jepang mendapat upah per jam terbesar di dunia. Toyota Motor, Mitsubishi UFJ Financial, Nintendo, NTT DoCoMo, Nippon Telegraph & Telephone, Canon, Matsushita Electric Industrial, Honda, Mitsubishi Corporation, dan Sumitomo Mitsui Financial adalah 10 besar perusahaan Jepang pada tahun 2008. Sejumlah 326 perusahaan Jepang masuk ke dalam daftar Forbes Global 2000 atau 16,3% dari 2000 perusahaan publik terbesar di dunia (data tahun 2006). Bursa Saham Tokyo memiliki total kapitalisasi pasar terbesar nomor dua di dunia. Indeks dari 225 saham perusahaan besar yang diperdagangkan di Bursa Saham Tokyo disebut Nikkei 225.

Dalam Indeks Kemudahan Berbisnis, Jepang menempati peringkat ke-12, dan termasuk salah satu negara maju dengan birokrasi paling sederhana. Kapitalisme model Jepang memiliki sejumlah ciri khas. Keiretsu adalah grup usaha yang beranggotakan perusahaan yang saling memiliki kerja sama bisnis dan kepemilikan saham. Negosiasi upah (shuntō) berikut perbaikan kondisi kerja antara manajemen dan serikat buruh dilakukan setiap awal musim semi. Budaya bisnis Jepang mengenal konsep-konsep lokal, seperti Sistem Nenkō, nemawashi, salaryman, dan office lady. Perusahaan di Jepang mengenal kenaikan pangkat berdasarkan senioritas dan jaminan pekerjaan seumur hidup. Kejatuhan ekonomi gelembung yang diikuti kebangkrutan besar-besaran dan pemutusan hubungan kerja menyebabkan jaminan pekerjaan seumur hidup mulai ditinggalkan. Perusahaan Jepang dikenal dengan metode manajemen seperti The Toyota Way. Aktivisme pemegang saham sangat jarang. Dalam Indeks Kebebasan Ekonomi, Jepang menempati urutan ke-5 negara paling laissez-faire di antara 41 negara Asia Pasifik.

Total ekspor Jepang pada tahun 2005 adalah 4.210 dolar AS per kapita. Pasar ekspor terbesar Jepang tahun 2006 adalah Amerika Serikat 22,8%, Uni Eropa 14,5%, Tiongkok 14,3%, Korea Selatan 7,8%, Taiwan 6,8%, dan Hong Kong 5,6%. Produk ekspor unggulan Jepang adalah alat transportasi, kendaraan bermotor, elektronik, mesin-mesin listrik, dan bahan kimia.Negara sumber impor terbesar bagi Jepang pada tahun 2006 adalah Tiongkok 20,5%, AS 12,0%, Uni Eropa 10,3%, Arab Saudi 6,4%, Uni Emirat Arab 5,5%, Australia 4,8%, Korea Selatan 4,7%, dan Indonesia 4,2%. Impor utama Jepang adalah mesin-mesin dan perkakas, minyak bumi, bahan makanan, tekstil, dan bahan mentah untuk industri.

Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia (senilai AS$ 14 miliar). Jepang berada di peringkat ke-6 setelah RRT, Peru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Chili, dengan total tangkapan ikan yang terus menurun sejak 1996.

Pertanian adalah sektor industri andalan hingga beberapa tahun seusai Perang Dunia II. Menurut sensus tahun 1950, sekitar 50% angkatan kerja berada di bidang pertanian. Sepanjang “masa keajaiban ekonomi Jepang”, angkatan kerja di bidang pertanian terus menyusut hingga sekitar 4,1% pada tahun 2008. Pada Februari 2007 terdapat 1.813.000 keluarga petani komersial, namun di antaranya hanya kurang dari 21,2% atau 387.000 keluarga petani pengusaha. Sebagian besar angkatan kerja pertanian sudah berusia lanjut, sementara angkatan kerja usia muda hanya sedikit yang bekerja di bidang pertanian.

Diperkirakan oleh pengamat ekonomi bahwa, Jepang bersama Korea Selatan, India dan RRT akan benar-benar mendominasi dunia pada tahun 2030 dan mematahkan dominasi barat atas perekonomian dunia.

 

Sektor jasa

Japan Airlines adalah salah satu maskapai penerbangan terbesar di dunia Sejumlah tiga perempat dari total penghasilan ekonomi Jepang berasal dari sektor jasa. Industri utama sektor jasa di Jepang berupa bank, asuransi, realestat, bisnis eceran, transportasi, dan telekomunikasi. Mitsubishi UFJ, Mizuho, NTT, TEPCO, Nomura, Mitsubishi Estate, Tokio Marine, Japan Railway, Seven & I, dan Japan Airlines adalah nama-nama perusahaan Jepang yang termasuk perusahaan terbesar dunia. Kebijakan Pemerintah Jepang di masa Perdana Menteri Junichiro Koizumi melakukan swastanisasi Japan Post. Enam keiretsu utama terdiri dari grup Mitsubishi, Sumitomo, Fuyo, Mitsui, Dai-Ichi Kangyo, dan Sanwa. Sejumlah 326 perusahaan Jepang berada dalam daftar Forbes Global 2000 atau 16,3% dari total perusahaan dalam daftar Forbes Global 2000 pada tahun 2006.

 

Sektor industri

Industri utama Jepang yang paling dikenal dunia adalah otomotifnya (baik motor ataupun mobil), tetapi lebih dari itu Jepang juga negara penghasil kapal, elektronik, ponsel, mesin, robot (android), baja (metal), komputer, tekstil, sutera, bio-industri, semikonduktor, farmasi, kertas, petrokimia, makanan,  teknologi ruang angkasa, alumunium dan lainnya. Hampir semua industri di Jepang laku di ekspor. Mau bukti? lihat saja, di jalan-jalan Indonesia, India, Malaysia dan Filipina banyak dijumpai mobil buatan Honda, Suzuki, Toyota, Hino, Isuzu, Mitsubishi dan Mazda. Alat-alat rumah tangga didominasi alat buatan Jepang seperti Sharp, Mito, Mitoshiba, Toshiba, Canon dll. Peripheral, panel plasma, semikonduktor dan komputer merek Canon, Hitachi, Fujitsu dan Toshiba juga diminati dunia.Sampai sekarang, Jepang adalah negara industri paling sukses sepanjang sejarah.

Industri manufaktur di Jepang Lexus LS, sedan mewah produk unggulan Lexus dari Toyota. Industri ekspor utama Jepang adalah otomotif, elektronik konsumen (lihat industri elektronik konsumen Jepang), komputer, semikonduktor, besi, dan baja. Industri penting lain dalam ekonomi Jepang adalah petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang diproses. Industri manufaktur Jepang banyak bergantung pada impor bahan mentah dan bahan bakar minyak.

Kawasan industri tersebar di sejumlah prefektur. Di wilayah Kantō, kawasan industri berada di Chiba, Kanagawa, Saitama, dan Tokyo (kawasan industri Keihin). Di wilayah Tōkai, kawasan industri Chukyo-Tokai berada di Aichi, Gifu, Mie, dan Shizuoka. Di wilayah Kansai, kawasan industri Hanshin berada di Osaka, Kyoto, dan Kobe. Kawasan industri Setouchi mencakup barat daya Pulau Honshu dan bagian utara Shikoku sekitar Laut Pedalaman Seto, sementara di Kyushu, kawasan industri berada di bagian utara Kyushu.

Selain itu, Jepang juga menguasai global melalui industri anime (animasi) dan produk perfilman mereka. Anime (animasi) Jepang menyerbu dan laris manis dipasaran dunia seperti : Doraemon, Ninja Hatori, Naruto, One Piece dll. Dari industri animasi-nya (anime), Jepang membukukan keutungan bersih total sekitar 2.983,03 milliar Yen.

 

Sektor Pertanian

Padi adalah tanaman pangan terpenting di Jepang. Pemandangan sawah dan hasil panen di Kurihara, Prefektur Miyagi pada musim gugur. Walaupun hanya 12% dari luas daratan di Jepang yang bisa dipergunakan untuk pertanian, namun hasilnya termasuk memuaskan. Besarnya hasil pertanian didukung oleh kesuburan lahan pertanian karena tanah yang mengandung abu vulkanis. Di samping itu, penggarapan lahan pertanian dilakukan secara intensif dengan didukung teknologi maju. Sektor pertanian adalah sektor yang diproteksi pemerintah dan menerima subsidi dalam jumlah besar.

Hasil pertanian Jepang berupa padi, kentang, jagung, gandum, kacang, kedelai, dan teh. Hasil peternakan berupa babi, ayam, telur, sapi dan susu. Sayur-sayuran berupa lobak, kubis, ketimun, tomat, wortel, bayam, dan selada. Sedangkan buah-buahan yang banyak ditanam adalah apel dan jeruk. Apel merupakan produk unggulan Tohoku dan Hokkaido. Buah pir merupakan produk pertanian unggulan Prefektur Tottori. Perkebunan jeruk berada di Shikoku, Shizuoka, dan Kyushu. Tanaman pir dan jeruk dibawa masuk ke Jepang oleh pedagang Belanda di Nagasaki pada akhir abad ke-18.

Padi adalah tanaman pangan yang sangat diproteksi pemerintah Jepang. Beras impor dikenakan bea masuk 490% dan pembatasan kuota sebesar 7,2% dari rata-rata konsumsi beras tahun 1968 hingga 1988. Impor di luar kuota tidak dilarang, namun dikenakan bea masuk \341 per kilogram. Tarif bea masuk beras impor yang sekarang (490%) diperkirakan akan naik menjadi 778% menurut perhitungan baru yang akan diberlakukan sesuai Putaran Doha.

Walaupun Jepang biasanya dapat melakukan swasembada beras (kecuali beras untuk membuat senbei dan makanan olahan), Jepang harus mengimpor 50% dari kebutuhan konsumsi serealia dan bergantung pada impor daging. Jepang mengimpor gandum, sorgum, dan kedelai dalam jumlah besar, terutama dari Amerika Serikat. Jepang merupakan pasar terbesar bagi ekspor pertanian Uni Eropa.

Pertanian di Jepang tergolong maju dan menerapkan intensifikasi pertanian, sehingga walaupun luas wilayah Jepang yang dijadikan lahan pertanian kurang dari 15 % Jepang dapat berswasembada memenuhi kebutuhan domestiknya. Lain halnya dengan Indonesia yang dikaruniakan Tuhan banyak sumber alam sampai sekarang belum mampu berswasembada bahan pangan, ironis sekali. Pertanian di Jepang kebanyakan menggunakan sistem hidroponik, aeroponik, pupuk hijau/kompos, mesin panen dan mesin-mesin pembajak yang modern. 2011 lalu, Jepang berhasil berswasembada atas komoditas beras, kedelai, kacang tanah, rumput laut, teh, tomat, sayuran, kubis, pir, jeruk, aprikot, lobak, jagung, kentang, ketan, gandum, bunga dan wasabi. Meskipun swasembada, untuk membuat Sanbei, Jepang masih mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand.

 

Sektor Perikanan

Jepang menempati urutan ke-2 di dunia di belakang Republik Rakyat Tiongkok dalam tonase penangkapan ikan (tahun 1989: 11,9 juta ton), kenaikan tipis dari 11,1 juta ton pada tahun 1980. Setelah terjadi krisis minyak 1973, perikanan laut dalam di Jepang menurun. Pada tahun 1980-an, total tangkapan ikan per tahun rata-rata 2 juta ton. Perikanan lepas pantai mencapai 50 % dari penangkapan ikan total pada akhir 1980-an, meski beberapa kali mengalami kenaikan dan penurunan.

Perikanan pesisir dilakukan dengan perahu kecil, jala, atau teknik penangkaran terhitung sekitar sepertiga produksi total industri perikanan Jepang. Sementara itu, perikanan lepas pantai dengan kapal ukuran menengah terhitung sekitar lebih dari separuh produksi total. Di antara hasil laut yang diambil misalnya: sarden, cakalang, kepiting, udang, salem, cumi-cumi, kerang, tuna, saury, yellowtail, dan makerel.

Jepang termasuk salah satu negara yang memiliki armada perikanan terbesar di dunia. Walaupun demikian, Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia (senilai AS$ 14 miliar) Sejak tahun 1996, Jepang berada di peringkat ke-6 dalam total tangkapan ikan di bawah RRT, Peru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Chili. Jepang juga menebarkan kontroversi dengan mendukung perburuan ikan paus.

Ekonomi pasar bebas dan terindustrisasi Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina dalam istilah paritas daya beli internasional. Ekonominya sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan ke perdagangan internasional, tapi produktivitas lebih rendah di bidang agriklutur, distribusi, dan pelayanan..

Perikanan Jepang sangat maju dengan dukungan alat-alat penangkapan ikan yang modern, armada yang besar dan bermodal serta area penangkapan yang sangat luas. Tak heran Jepang pernah menjadi produsen ikan nomor 1 dunia sejak 1968 sampai 1996. Pada 1996, produksi ikan di Jepang terus merosot dan akhirnya berada diposisi ke-enam sampai sekarang. Tetapi, armada perikanan tetap merupakan yang terbaik didunia. Hasil perikanan/tangkapan nelayan Jepang pada umunya yaitu : tuna, cakalang, sarden, makerel, cod, haring, paus, anjing laut, salem, kepiting, gurita, cumi, belut laut, udang, salmon, kerang tiram, saury dan jenis-jenis lain. Sedangkan, babi, sapi, kuda, domba, ayam, itik dan anjing laut serta buaya dan ular adalah hasil peternakan Jepang.

 

Sektor Pertambangan

Pertambangan adalah usaha yang kurang berhasil di Jepang, karena bumi Jepang sangat miskin dan sedikit sekali menghasilkan mineral. Bumi Jepang tercatat hanya menghasilkan garam, batubara, tembaga, bauksit, emas, biji besi, biji nikel, tungsten dan gas alam dalam jumlah sedikit, yang jauh dari cukup. Hanya energi air, panas bumi, angin dan panas matahari yang terdapat dalam jumlah yang melimpah.

 

Penutup

Jadi bisa disimpulkan, ekonomi Jepang adalah salah satu yang terbaik, tersehat, terbesar dan termodern didunia. Ekonomi Jepang bertumpu pada industri, jasa, manufaktur dan telekomunikasi yang menyumbang 78 % GDP-nya. Walaupun sudah menjadi negara yang maju dan berbasis teknologi, Jepang tidak  melupakan bidang usaha yang lain. Bahkan pemerintah Jepang memberikan insentif yang besar kepada para petani, nelayan dan peternak. Karena usaha pada bidang pertanian dan peternakan, Jepang akhirnya berswasembada pangan.

 

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/08/16/keajaiban-ekonomi-jepang-479989.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Jepang

Standar Akuntansi (IFRS) di Negara Jepang

Standar Akuntansi (IFRS) di Negara Jepang

KELAS : 4EB02

NAMA KELOMPOK :

1. Catur Retno                         21210528

2. Laila Maharani                   23210951

3. Noviyanti                             25210088

4. Sri Astuti                             26210664

5. Yuyun Fitriyani               28210809

KATA PENGANTAR

 Puji syukur kehadirat Allah SWT. penyusun panjatkan, karena berkat rahmat serta bimbingan-Nya penulis berhasil menyelesaikan makalah tentang “Standar Akuntansi (IFRS) Di Negara Jepang”. Adapun Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Internasional.

Penulis mengucapkan rasa berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Penulis yakin Makalah ini masih jauh dari nilai kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis demi menjadikan makalah ini bisa lebih baik lagi.

Semoga makalah “Standar Akuntansi (IFRS) Di Negara Jepang” memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat serta bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.


 

BAB 1

PENDAHULUAN

 

 

A. Latar belakang

Akuntansi internasional telah mencapai posisi yang penting dalam bidang akuntansi secara umum, sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan globalisasi ekonomi, meningkatnya jumlah perusahaan multinasional dan para pengguna informasi bertaraf internasional. Selama belum ada keseragaman, bidang akuntansi internasional merupakan subyek peningkatan penelitian yang mendalam baik secara empiris maupun teoritis untuk menyelidiki banyaknya isu-isu akuntansi internasional yang berhubungan dengan keuangan maupun manajerial. Penyelidikan yang dilakukan adalah sama halnya dengan penyelidikan terhadap isu penyusunan standar baik di negara berkembang maupun negara maju.

International Financial Reporting Standard atau IFRS adalah pedoman penyususnan laporan keuangan yang dapat diterima secara global. IFRS yang ada saat ini mengalami sejarah yang cukup panjang dalam proses terbentuknya. Mulai dari terbentuknya IASC / IAFB, IASB, hingga menjadi IFRS seperti yang ada saat ini.  Jika sebuah negara menggunakan IFRS, berarti negara tersebut telah mengadopsi sistem pelaporan keuangan yang berlaku secara global sehingga memungkinkan pasar dunia mengerti tentang laporan keuangan perusahaan di negara tersebut berasal.

Munculnya IFRS tak bisa lepas dari perkembangan global, terutama yang terjadi pada pasar modal. Perkembangan teknologi informasi (TI) di lingkungan pasar yang terjadi begitu cepat dengan sendirinya berdampak pada banyak aspek di pasar modal, mulai dari model dan standar pelaporan keuangan, relativisme jarak dalam pergerakan modal, hingga ketersediaan jaringan informasi ke seluruh dunia. Dengan kemajuan dan kecanggihan TI pasar modal jutaan atau bahkan miliaran investasi dapat dengan mudah masuk ke lantai pasar modal di seluruh penjuru dunia. Pergerakan mereka tak bisa dihalangi teritori negara. Perkembangan yang mengglobal seperti ini dengan sendirinya menuntut adanya satu standar akuntansi yang dibutuhkan baik oleh pasar modal atau lembaga yang memiliki agency problem.

Saat ini, terdapat dua kekuatan besar di bidang standar akuntansi, yaitu US-GAAP dan IFRS yang sebelumnya dikenal sebagai International Accounting Standard Committee (IASC). Memang, hingga saat ini IFRS belum menjadi one global accounting standard. Namun standar ini telah digunakan oleh lebih dari 150-an negara, termasuk Jepang, China, Kanada dan 27 negara Uni Eropa. Sedikitnya, 85 dari negara-negara tersebut telah mewajibkan laporan keuangan mereka menggunakan IFRS untuk semua perusahaan domestik atau perusahaan yang tercatat (listed). Bagi Perusahaan yang go international atau yang memiliki partner dari Uni Eropa, Australia, Russia dan beberapa negara di Timur Tengah memang tidak ada pilihan lain selain menerapkan IFRS.

Proses yang panjang tersebut akhirnya menjadi apa yang disebut IFRS, yang merupakan suatu tata cara bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangannya berdasarkan standar yang bisa diterima secara global. Jika sebuah negara beralih ke IFRS, artinya negara tersebut sedang mengadopsi bahasa pelaporan keuangan global yang akan membuat perusahaan (bisnis) bisa dimengerti oleh pasar dunia. Namun, beralih ke IFRS bukanlah sekedar pekerjaan mengganti angka-angka di laporan keuangan, tetapi mungkin akan mengubah pola pikir dan cara semua elemen di dalam perusahaan. (Sumber: Akuntan Indonesia, edisi no 17, Juni, 2009).

 

 

 

BAB 2

LANDASAN TEORI

 

A. Definisi IFRS

 

IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).

 

Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan (Choi et al., 1999 dalam Intan Immanuela, puslit2.petra.ac.id)

 

Natawidnyana(2008), menyatakan bahwa Sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standards (IAS). IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh International Accounting Standards Committee (IASC). Pada bulan April 2001, IASB mengadospsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan.

 

B. Perkembangan Tentang IFRS

Selama ini, dunia mengenal beberapa standar akuntansi, Amerika Serikat misalnya, yang skala perekonomiannya terbesar di dunia masih menggunakan US GAAP (Unites Stated General Accepted Accounting Principles), juga FASB (Financial Accounting Standard Board). Negara-negara yang tergabung di Uni Eropa, termasuk Inggris, menggunakan International Accounting Standard (IAS) dan International Accounting Standard Board (IASB). Indonesia setelah berkiblat ke Belanda, belakangan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Mula-mula PSAK IAI berkiblat ke AS, dan nanti mulai 2012 beralih ke IFRS. Munculnya IFRS tak bisa lepas dari perkembangan global, terutama yang terjadi pada pasar modal. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) di lingkungan pasar yang terjadi begitu cepat dengan sendirinya berdampak pada banyak aspek di pasar modal, mulai dari model dan standar pelaporan keuangan, relativisme jarak dalam pergerakan modal, hingga ketersediaan jaringan informasi ke seluruh dunia. Dengan kemajuan dan kecanggihan TI pasar modal jutaan atau bahkan miliaran investasi dapat dengan mudah masuk ke lantai pasar modal di seluruh penjuru dunia. Pergerakan mereka tak bisa dihalangi teritori negara.

Perkembangan yang mengglobal seperti ini dengan sendirinya menuntut adanya satu standar akuntansi yang dibutuhkan baik oleh pasar modal atau lembaga yang memiliki agency problem. Di tiap kawasan, penyusunan standar akuntansi selalu melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Di AS, misalnya, pada awalnya standar akuntansi ditentukan oleh masing-masing manajemen perusahaan dengan pertimbangan yang membutuhkan standar tersebut memang pihak manajemen. Era berganti, standar kemudian ditentukan kalangan profesi yang tergabung dalam asosiasi. Pertimbangannya, pihak profesilah yang bertugas menyusun dan mengaudit laporan keuangan. Barulah, yang mutakhir, yang diacu adalah US GAAP yang dibuat oleh FASB. Saat ini, terdapat dua kekuatan besar di bidang standar akuntansi, yaitu US-GAAP dan IFRS yang sebelumnya dikenal sebagai International Accounting Standard Committee (IASC). IASC dibentuk pada 1973 oleh badan-badan atau asosiasi-asosiasi profesi dari negara-negara Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, dan Inggris.

Komite ini kemudian menyepakati standar akuntansi internasional yang dikenal sebagai IAS. Inilah yang menjadi cikal bakal munculnya IFRS. Agency Problem adalah masalah jarak antara Principle danagent yang dalam relasi membutuhkan jembatan antara pemilik dan buruh atau pekerja yang disebut agency relation, yaitu informasi. Informasi adalah berupa laporan tentang aset, resources, dan lainnya yang berhubungan dengan keadaan perusahaanyang dibuat oleh agent dan diserahkan kepada principles (pemilik). Biaya yang dikeluarkanuntuk menjaga hubungan baik antara principles danagent disebut agency cost. Fenomenainilah yang kemudian mendorong International Accounting Standard Boards (IASC)melakukan percepatan harmonisasi standar akuntansi internasional melalui apa yang disebutIFRS. Sejarahnya pun cukup panjang dan berliku. Pada 1982, International FinancialAccounting Standard (IFAC) mendorong IASC sebagai standar akuntansi global. Hal yangsama dilakukan Federasi Akuntan Eropa pada 1989. Pada 1995, negara-negara Uni Eropamenandatangani kesepakatan untuk menggunakan IAS. Setahun kemudian, US-SEC (BadanPengawas Pasar Modal AS) berinisiatif untuk mulai mengikuti GAS. Pada 1998 jumlahanggota IFAC/IASC mencapai 140 badan/asosiasi yang tersebar di 101 negara. Akhirnya, pertemuan menteri keuangan negara-negara yang tergabung dalam G-7 dan Dana Moneter Internasional pada 1999 menyepakati dilakukannya penguatan struktur keuangan dunia melalui IAS. Pada 2001, dibentuk IASB sebagai IASC. Tujuannya untuk melakukan konvergensi ke GAS dengan kualitas yang meliputi prinsip-prinsip laporan keuangan dengan standar tunggal yang transparan, bisa dipertanggung jawabkan, comparable, dan berguna bagi pasar modal. Pada 2001, IASC, IASB dan SICmengadopsi IASB. Pada 2002, FASB dan IASB sepakat untuk melakukan konvergensi standar akuntansi US GAAP dan IFRS. Langkah itu untuk menjadikan kedua standar tersebut menjadi compatible. Memang, hingga saat ini IFRS belum menjadi one global accounting standard. Namun standar ini telah digunakan oleh lebih dari 150-an negara, termasuk Jepang,China, Kanada dan 27 negara Uni Eropa. Sedikitnya, 85 dari negara-negara tersebut telah mewajibkan laporan keuangan mereka menggunakan IFRS untuk semua perusahaan domestik atau perusahaan yang tercatat (listed).Bagi Perusahaan yang go international atau yang memiliki partner dari Uni Eropa, Australia,Russia dan beberapa negara di Timur Tengah memang tidak ada pilihan lain selainmenerapkan IFRS. Proses yang panjang tersebut akhirnya menjadi apa yang disebut IFRS,yang merupakan suatu tata cara bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangannya berdasarkan standar yang bisa diterima secara global. Jika sebuah negara beralih ke IFRS,artinya negara tersebut sedang mengadopsi bahasa pelaporan keuangan global yang akan membuat perusahaan (bisnis) bisa dimengerti oleh pasar dunia. Namun, beralih ke IFRS bukanlah sekedar pekerjaan mengganti angka-angka di laporan keuangan, tetapi mungkinakan mengubah pola pikir dan cara semua elemen di dalam perusahaan.

Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) adalah kumpulan dari standar akuntansi yang dikembangkan oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. Terdiri dari 15 anggota dari sembilan negara, termasuk Amerika Serikat. Sekitar 117 negara memerlukan izin atau terdaftar domestik IFRS untuk perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Uni Eropa. Negara-negara lain, termasuk Kanada dan India, diharapkan untuk transisi ke IFRS pada tahun 2011.Meksiko berencana untuk mengadopsi IFRS untuk semua perusahaan yang terdaftar mulaitahun 2012. Beberapa memperkirakan bahwa jumlah negara-negara yang memerlukan atau menerima IFRS bisa tumbuh hingga 150 dalam beberapa tahun mendatang. Jepang telah memperkenalkan sebuah peta jalan untuk adopsi itu akan memutuskan pada tahun 2012(dengan adopsi direncanakan untuk 2016). Negara-negara lain masih memiliki rencana untuk berkumpul (menghilangkan perbedaan signifikan) standar nasional mereka dengan IFRS.Banyak orang percaya bahwa penerimaan IFRS di Amerika Serikat oleh SEC untuk perusahaan publik adalah niscaya. Selama bertahun-tahun, SEC telah menyatakan dukungannya untuk seperangkat inti standar akuntansi yang dapat berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pelaporan keuangan dalam penawaran lintas batas, dan telah mendukung upaya dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) dan IASB untuk mengembangkan suatu yang berkualitas tinggi standar global. Rencana Strategis termasuk komitmen untuk standar global.Ruang Lingkup Standart Standar ini berlaku apabila sebuah perusahaan menerapkan IFRS untuk pertama kalinya melalui suatu pernyataan eksplisit tanpa syarat tentang kesesuaian dengan IFRS. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan keuangan perusahaan yang pertama kalinya berdasarkan IFRS (termasuk laporan keuangan interimuntuk periode pelaporan tertentu) menyediakan titik awal yang memadai dan transparan kepada para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang seluruh periode disajikan. Konsep Pokok IFRS :

1.Tanggal pelaporan (reporting date) adalah tanggal neraca untuk laporan keuangan pertamayang secara eksplisit menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut sesuai dengan IFRS(sebagai contoh 31 Desember 2006).

2.Tanggal transisi (transition date) adlah tanggal neraca awal untuk laporan keuangankomparatif tahun sebelumnya (sebagai contoh 1 Januari 2005, jika tanggal pelaporan adalah31 Desember 2006).

Pengecualian untuk penerapan retrospektif IFRS terkait dengan hal-hal berikut:

1. Penggabungan usaha sebelum tanggal transisi

2. Nilai wajar jumlah penilaiankembali yang dapat dianggap sebagai nilai terpilih

3.Employee benefits

4. Perbedaan kumulatif atas translasi (penjabaran) mata uang asing, muhibah (goodwill), Dan penyesuaian nilai wajar

5. Instrument keuangan termasuk akuntansilindung nilai (hedging)

B. Tujuan IFRS

Adalah memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksud dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang:

  1. Transparan bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan.
  2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.
  3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.

Struktur IFRS

International Financial Reporting Standards mencakup:

  1. International Financial Reporting Standards (IFRS) – standar yang diterbitkan setelah tahun 2001.
  2. International Accounting Standards (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001.
  3. Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) – setelah tahun 2001.
  4. Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee (SIC) – sebelum tahun 2001.
  5. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement ( Kerangka Kerja persiapan dan Penyajian laporan Keuangan ).

 

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Yang pertama berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya. Yang kedua adalah pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca). Hal ketiga yang dimuat dalam standar adalah pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam badan laporan (Neraca, Laporan Laba/Rugi) atau berupa penjelasan (notes) yang menyertai laporan keuangan.

 

Susunan  IFRS meliputi :

1. Penyajian laporan keuangan
2. Pengakuan pendapatan
3. Biaya penggajian
4. Biaya pinjaman
5. Pajak penghasilan
6. Investasi pada perusahaan asosiasi
7. Persediaan
8. Aktiva tetap
9. Aktiva tidak berwujud
10. Sewa
11. Pensiun
12. Penggabungan usaha
13. Kurs valuta asing
14. Operasi segmen
15. Kejadian setelah tanggal neraca

 

 

BAB III

PEMBAHASAN

 

A. Standar Akuntansi Jepang

Di Jepang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional. Untuk memahami akuntansi di Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha dan sejarah Jepang.

Di Jepang perusahaan–perusahaan saling memiliki ekuitas saham satu sama lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industry yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. Modal usaha keiretsu ini sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi structural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi. Pada akhir tahun 1990-an untuk membuat kesehatan ekonomi perusahaan-perusahaan Jepang menjadi semakin transparan dan membawa Jepang lebih dekat dengan standar internasional.

Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi

Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga UU : Hukum Komersil, UU Pasar Modal dan UU Pajak Penghasilan. Hukum ini disebut sebagai “sistem hukum segitiga”.

Berdasarkan Hukum Komersial, laporan keuangan dan skedul pendukung bagi perusahaan berukuran kecil dan menengah harus diaudit hanya oleh auditor wajib. Auditor wajib tidak perlu memiliki kualifikasi professional dan dipekerjakan oleh perusahaan secara purna waktu. Audit wajib memiliki focus utama pada tindakan–tindakan manajemen yang diambil oleh para direktur dan melakukan tugasnya sesuai dengan aturan hukum.

Penetapan standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun 2001 dengan pembentukan Badan Standar Akuntansi Jepang dan lembaga pengawas yang terkait dengannya yang dikenal dengan Lembaga Standar Akuntansi Keuangan. Sebagai organisasi sektor swasta yang independen ASJB diharapkan agar menjadi lebih kuat dan lebih transparan dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik dan bertujuan khusus. ASJB juga bekerja sama dengan IASB dalam mengembangkan IFRS.

Pelaporan Keuangan

Perusahaan yang didirikan menurut Hukum Komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham, yang berisi hal–hal berikut :

  • Neraca
  • Laporan Laba Rugi
  • Laporan Usaha
  • Proposal atas Penentuan Penggunaan (apropriasi) Laba Ditahan
  • Skedul Pendukung

Pengukuran Akuntansi

Hukum Komersial mewajibkan perusahaan–perusahaan besar untuk menyusun laporan konsolidasi.

  • Akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduanya.
  • Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya.
  • Goodwill diukur menurut dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun.
  • Metode ekuitas digunakan untuk investasi pada perusahaan afiliasi ketika induk dan anak perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan keuangan dan operasionalnya.
  • Persediaan dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar, namun biaya yang paling banyak digunakan.
  • Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya.

 

B. Berbagai Argumentasi Tentang IFRS Di Jepang

Pendapat pemerintah

Perusahaan Jepang  menghasilkan dua satuan laporan keuangan meturut dua hukum : Kode Perdagangan dan Hukum Pertukaran Surat-Surat berharga. Internasional Standard lebih menyeluruh mengenai tingkat pengungkapan yang diperlukan. Sebagai contoh:

  1. Kuh Perdagangan Jepang tidak memerlukan penyingkapan suatu laporan arus kas dan statemen bagian pemegang saham, dimana itu diperlukan untuk standard internasional.
  2. Perencanaan penyisihan laba dan laporan tambahan ( seperti surat-surat berharga, aktiva tetap, akun modal, dan rekening cadangan) diperlukan di bawah Kuh Dagang Jepang tetapi tidaklah diperlukan di bawah Standard Internasional.
  3. Di bawah Kuh Dagang, hanya perusahaan besar diperlukan untuk menyingkapkan laporan konsolidasi, sedangkan standard internasional memerlukan penyingkapan laporan konsolidasi dengan mengabaikan ukuran perusahaan.
  4. Kuh Dagang memerlukan penyingkapan tentang laporan keuangan satu tahun, tetapi standard internasional memerlukan penyingkapan komparatif laporan keuangan dari beberapa tahun.
  5. Catatan tambahan terbatas di bawah Kuh Dagang tetapi itu adalah bagian penting dalam pengungkapan dalam standard internasional.

Salah satu alasan untuk menentang pemaksaan standard internasional, FSA negara, adalah bahwa standar internasional tidak diterima sebagai suatu praktek bahkan di Amerika Serikat menerapkan Standar Akuntansi Internasional untuk perusahaan  domestik dan perusahaan asing yang sesuai dan adil.

Opini dari Sektor Pribadi

Organisasi Ekonomi Federasi Jepang (yang kita kenal dengan Keindanren di Jepang) juga mengambil sikap yang negatif dengan standarisasinya. Dan pada tanggal 24 Juli 2003, Sir David Tweedie, Pemimpin rapat IASB yang mengunjungi Keidanren menyatakan:

Tujuan dari IASB untuk membentuk keseragaman standar akuntansi yang berkualitas tinggi yang digunakan di semua pasar dunia. Tapi kenyataannya banyak orang kehilangan dasrb akuntansinya di berbagai negara di dunia dan yang disayangkan juga kejadian di U.S serta Krisis Keuangan di Negara Asia. Itulah yang menyebabkan IASB untuk menyeragamkan Standar Akuntansi Internasional.

Permasalahan Tahun 2005

MOF Memorandum menjelaskan permasalahan yang di duga terjadi di Jepang ketika Uni Eropa mengambil standar baru ditahun 2005. Uni Eropa menentukan dengan pasti yang wajib dibuat untuk perusahaan dan juga untuk umum. Dan Perdagangan Uni Eropa (E U) menggunakan IFRS dan standar ini di persiapkan untuk Laporan Keuangan Konsolidasi pada Januari 2005. inti dari permasalahannya adalah kenaikan modal di Uni Eropa.

Syarat Pengungkapan Di Pasar Jepang Dengan Perbedaan Standar Akuntansi

Karena Keunikan dari Standar Akuntansi Jepang dan IFRS memunculkan 3 perbedaan pengungkapan yang diciptakan di pasar Jepang:

  1. Standar Akuntansi dasar di Jepang
  2. Standar Akuntansi Dasar dengan Negara Asing
  3. Standar dari IFRS

Artikel analisis MOF termasuk dalam masalah potensial untuk menyatakan jepang dengan Standart Akuntansi Internasional. Berbagai standar pasar jepang yang diungkapkan dibawah ini:

Kasus Perusahaan Luar Negeri

  1. Langkah perusahaan luar negeri dengan standart jepang menurut hukum yang ada di jepang.
  2. Langkah Perusahaan Luar Negeri denagn Satndart dalam negeri atau Standart tiga negara menurut hokum yang ada dijepang.
  3. Gambaran tentang perusahaan Luar Negeri yang menggunakan IFRS
    IFRS tidak menemukan definisi lain Standart dalam Negeri dan Standart tiga negara.

Dualitas Regulasi Akuntansi Di Jepang

Kode Perdagangan mengatur prosedur–prosedur akunting korporat untuk tujuan utama menentukan secara akurat jumlah modal yang ada untuk dividen juga posisi kreditor yang tidak akan berbahaya karena hambatan properti korporat dari banyaknya distribusi dividen. Kode Perdagangan ini menegakkan periode profit dan metode kalkulasi rugi dan template saldo neracanya dipersiapkan langsung dari buku-buku akunting oleh sarana metode derivatif.

Meskipun detail regulasi mengenai akunting korporasi bisa ditemukan dalam Kode Perdagangan, aturan Kode Perdagangan dari Regulasi-Regulasi Mengenai Buku-Buku Perdagangan dan Kementerian Ordinansi Kehakiman diterapkan untuk item-item yang tidak didefinisikan secara spesi Hukum Pertukaran Sekuritas mendalilkan istilah, format dan metode-metode yang digunakan untuk persiapan saldo neraca, pernyataan profit dan rugi dan dokumen –dokumen lain yang berhubungan dengan kalkulasi finansial. Item-item ini dikirimkan menurut penggunaan yang wajar dan masuk akal termin, format dan metode persiapan yang ditentukan dalam Ordinansi MOF.

Dari sudut pandang yang lebih praktis, dokumen–dokumen kalkulasi finansial menyediakan informasi penting berkaitan dengan evaluasi–evaluasi sekuritas yang bisa dinegosiasikan dan perusahaan yang menerbitkan saat itu membagikan penempatan ataupenawaran perdana saham. Ordinansi ini mendukung pembuatan investigasi administratif lebih lancar dan semakin cepat. Ordinansi meningkatkan kewajaran transaksi dengan menyediakan representasi lebih akurat sementara memudahkan mereka untuk ditangani dalam cara lebih halus melalui format rasional yang melancarkan analisis-analisis lebih cepatu penawaran perdana saham.

Hukum Pertukaran Sekuritas ini diperkenalkan setelah Perang Dunia II dan ditujukan untuk mengkopi hukum yang sama ditetapkan pada 1933 dan 1934 di Amerika Serikat. Asumsi dasar dari otoritas pekerjaan dalam menyarankan legislasi korporat baru dan sekuritas-sekuritas bekerja baik di Amerika Serikat namun juga bekerja di Jepang.

Isu Legenda

Catatan penting untuk adopsi Standar-Standar Akunting Internasional di Jepang adalah beberapa pernyataan finansial diharuskan memasukkan sebuah legenda yang diminta oleh Amerika Serikat. Seseorang bisa menunjukkan masalah lain dengan praktik-praktik akunting Jepang. Pada Agustus 1995 laporan tahunan Dana Moneter Internasional, administrasi kebijakan Jepang dituduh gagal untuk menggunakan ukuran efektif untuk memperbaharui kelambatan sistem perbankan, lebih jauh dikatakan “menunggu tidak akan memulihkan kerugian, namun malah menambahnya” dan IMF meminta Jepang mengambil tindakan cepat untuk mengkoreksi masalah-masalah bank ini. Laporan ini juga menyatakan bahwa : (1) mekanisme pasar yang sekiranya membantu depositor dan investor untuk menyeleksi bank-bank yang tidak bekerja karena penyingkapan yang tidak memadai dari pengoperasian informasi bank-bank; dan (2) penting bagi pemegang saham untuk menuntut kesempurnaan aturan yang lebih jelas ringkas menentukan bagaimana dana-dana ini perlu diamankan untuk membersihkan hutang yang menimbulkan masalah bank, termasuk reksadana.

Berbagai masalah yang timbul di Jepang dari perusahaan domestik dan internasional karena sistem akuntansi di Jepang berbedadari standar internasional. Bahkan ’penjualan’, standar akuntansi di Jepang tidak jelas dan proses penjelasan secara spesifik kebiasaan industri. Ditengah-tengah ekspansi dari pasar modal yang melintasi batas nasional, hak isolasi pasar Jepang dari negara asing untuk melanjutkan masalah standar akuntansi yang bersifat merugikan semua investor dan kerja sama di dunia, sebagai perampasan investor dunia dari pilihan yang berharga dan pilihan menambah simpanan terbatas untuk kerja sama.

Keunggulan dan kelemahan perusahaan Jepang yang mengadopsi standar akuntansi internasional

Di dalam negeri, perusahaan Jepang terbebani dengan kebutuhan untuk menyiapkan dua macam laporan keuangan untuk menyesuaikan persyaratan legal antara commercial code dan hukum pertukaran sekuritas. Dengan mengadopsi standar internasional mereka akan terbebas dari beban tersebut.

Bagaimanapun, metode akuntansi di Jepang sangat unik, perusahaan di Jepang mencoba menerima keuangan internasional yang diminta untuk memperlihatkan informasi performanyaberdasarkan standar negara asing, atau memperlihatkan metodologinya untuk menyesuaikan perbedaan standarnya. Ini akan menjadi rintangan yang besar untuk perusahaan di Jepang karena mereka akan sulit mengefisiensi biaya tambahan di pasar luar negeri.

Sebagai tambahan, pelaporan keuangan perusahaan cabang luar negeri, dipersiapkan berdasarkan standar negara asing yang akan dikonsolidasi dengan pelaporan keuangan perusahaan induk yang berdasarkan standar di Jepang. Ini merupakan perwujudan pasti untuk melawan tujuan internasional untuk menyeragamkan standar akuntansi.

Keunggulan bagi perusahaan asing yang bermaksud untuk menambah simpanan di Jepang

Perusahaan asing yang membolehkan mengajukan pelaporan keuangan dimana dipersiapkan berdasarkan ”home country standard” atau “third country standard” ke MOF. Bagaimanapun FSA menilai pelaporan tersebut untuk menilai jika dokumen menghindar dari resiko kompromi perlindungan investor domestik Jepang. Proses ini, tentu saja, menempatkan beban berat dalam kerja sama asing. Sebagai data, perusahaan asing mungkin mencoba menambah simpanan di pasar lain selain Jepang. Dengan memakai standar internasional dapat mengurangi masalah dan seharusnya menyelidiki lebih lanjut dengan tujuan yang ada dalam pikiran.

Keunggulan bagi perusahaan asing yang melakukan bisnis di Jepang

Pelaporan keuangan membutuhkan pengajuan ke MOF oleh perusahaan asing yang melakukan bisnis di Jepang sekarang ini membutuhkan persiapan berdasarkan prinsip akuntansi Jepang. Ini menempatkan beban berat pada kerja sama internasional. Perusahaan tersebut juga harus mempersiapkan dokumen keuangan berdasarkan standar untuk pelaporan kuarter utama mereka di negara asing.

Pertimbangan untuk masalah ini, mengganti standar akuntansi Jepang ke standar internasional adalah solusi yang ideal. Bagaimanapun, standar akuntansi Jepang tidak diciptakan semalaman, tetapi dari cerita masa lalu yang panjang dan melibatkan berbagai macam regulasi. Itu merupakan faktor lain, tergantung dari kultur dan pengertian tentang nilai, itu dapat mencegah konversi lain dari proses efisiensi. Standar yang akan diadopsi dari standar akuntansi internasional, tinjauan tentang hubungan hukum lain, seperti hukum komersial, hukum pergantian sekuritas, dan hukum pajak, yang dibutuhkan.

Konsekuensinya, pengadopsian yang cepat tentang standar akuntansi internasional kurang terpikirkan, kesempatan itu akan berpindah secara perlahan. Ini juga masalah yang harus dipertimbangkan dan di pecahkan di semua proses dari internasionalisasi total di dalam perekonomian di Jepang.

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

A. Kesimpulan

IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Standar akuntasi adalah regulasi atau aturan yang di dalamnya termasuk hukum dan anggaran dasar yang mengatuir penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Penetapan standar akuntansi melibatkan gabungan kelompok sector swasta yang meliputi profesi akuntansi, pengguna dan penyusun laporan keuangan, para karyawan dan kelompok publik yang meliputi badan otoritas pajak, kementrian yang bertanggung jawab atas hukum komersial dan kondisi pasar modal, bursa effect juga mempengaruhi factor tersebut. Di Negara hukum umumnya, sector swasta lebih berpengaruh dan profesi auditing cenderung dapat mengatur sendiri agar dapat melakukan pertimbangan atas atestasi terhadap penyajian wajar laporan keuangan. Hal ini yang meyebabkan mengapa standar akuntansi berbeda-beda diseluruh dunia. Ada 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Jepang yaitu system pendanaan, system hukum, perpajakan, ikatan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya. Sistem akuntansi jepang juga dipengaruhi model ekonomi USA.

Kebanyakan perusahaan Jepang menyingkapi informasi keuangan dengan menggunakan Standard Akuntansi Jepang. Catatan penting untuk adopsi Standar-Standar Akunting Internasional di Jepang adalah beberapa pernyataan finansial diharuskan memasukkan sebuah legenda yang diminta oleh Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

 

Federick dan Gary. 2010. International Accounting, Jakarta : Salemba Empat, 2010.

http://adhitswijanarko.blogspot.com/2011/02/latar-belakang-tujuan-definisi-dan.html

http://inovarizka.wordpress.com/2009/07/02/ifrs/

http://israhayati.wordpress.com/2011/07/29/standar-akuntansi-jepang/

http://sagalawira92.blogspot.com/2013/09/perbedaan-sak-etap-vs-psak-ifrs.html

Perusahaan Go Public (PT. Astra Internasional Tbk.)

 Perusahaan Go Public (PT. Astra Internasional Tbk.)

 KELAS : 4EB02

1. Catur Retno                       21210528

2. Laila Maharani                 23210951

3. Noviyanti                            25210088

4. Sri Astuti Puspita R.        26210664

5. Yuyun Fitriyani                28210809

 

 

KATA PENGANTAR

 Puji syukur kehadirat Allah SWT. penyusun panjatkan, karena berkat rahmat serta bimbingan-Nya penulis berhasil menyelesaikan makalah tentang “Perusahaan Go Public (PT. Astra Internasional Tbk.)”. Adapun makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Internasional. Makalah ini berisikan tentang informasi perusahaan Go Public  yang secara spesifik membahas contoh salah satu  perusahan yang mengalami Go Public.

Semoga makalah “Perusahaan Go Public (PT. Astra Internasional Tbk.)” memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat serta bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Terima kasih kepada semua anggota kelompok Jepang yang telah berperan dalam penyusunan makalah ini serta refrensi dan sumber-sumber informasi yang kami peroleh.

 

                                                                                                                        Depok 2014

                                                                                                                   Kelompok Jepang


 

 

BAB I

LATAR BELAKANG

 

1. Latar Belakang

Pada saat ini pesatnya perkembangan dunia usaha menimbulkan persaingan yang ketat diantara para pelaku usaha. Mereka semua berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di bidangnya.Banyak alasan yang mendasari sebuah perusahaan melakukan go public, salah satunya adalahanggapan bahwa dengan menjadikan perusahaannya sebagai salah satu perusahaan yang Go Public akan meningkatkan citra perusahaan tersebut. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena pada faktanya, perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia sebagian besar merupakan perusahaan terbuka atau perusahaan yang telah Go Public. Namun alasan yang paling sering melatar belakangi perusahaan melakukan go public adalah karena perusahaan membutuhkan persediaaan modal yang cukup besar dengan biaya modal yang minimalis. Dan hal itu dapat dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau go public di pasar modal.

Dengan melakukan go public, perusahaan akan mendapatkan tambahan dana yang akan dimanfaatkan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan yang memungkinkan pembiayaan rencana ekspansi, pembuatan produk baru atau rencana penggabungan usaha. Dengan tamabahan modal tersebut perusahaan mengharapkan dapat memperbaiki struktur kekuatan perusahaan, sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik dan meningkatkan kinerja perusahaannya.

Adapun latar belakang suatu perusahaan melakukan go public adalah :

  1. Kondisi pasar modal yang sedang membaik
  2. Dana internal yang dirasakan cukup terbatas
  3. Ingin mengadakan ekspansi usaha
  4. Beban angsuran pinjaman yang semakin membesar
  5. Aspek regulasi yang menguntungkan
  6. Kondisi ekonomi yang sedang membaik
  7. Adanya potensi masyarakat domestic yang dapat dimanfaatkan
  8. Aspirasi dari pemerintah

PT. Astra Internasional Tbk. dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang menjadi tempat penelitian kami merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan astra internastional adalah perusahaan yang atau lebih dikenal dengan Astra Group ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 April 1990 dan perusahaan ini bergerak dibidang otomotif. Sedangangkan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia.

Dalam perkembanganya dari awal pembentukan sampai dengan saat ini perusahaan memerlukan modal untuk memperbesar dan memperluas usahanya. Oleh karena itu dengan pertimbangan manajemen, perusahaan mengadakan ekspansi usaha dengan jalan menjual sebagai sahamnya di pasar modal.

 

2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sebagai bahan kajian dalam penyusunan makalah sebagai salah satu tugas akuntansi internasional. Selanjutnya data tersebut akan diolah, analisis, dan diinterpretasikan, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja perusahaan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:

v  Untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaan go public PT. Astra Internasional Tbk. dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.

 

3. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya untuk menambah wawasan pengetahuan dan daya nalar sebagai bagian dari proses belajar, sehingga dapat lebih memahami bagaimana sebenarnya aplikasi dari teori – teori pengukuran kesehatan dengan melihat laporan keuangan sebuah perusahaan. Serta untuk mengetahui perbedaan-perbedaan yang mendasar antara teori yang ada dengan praktek yang sesungguhnya.

 



BAB II

LANDASAN TEORI

 

  1. Pengertian Perusahaan Go Public

Pada hakekatnya go public secara terjemahannya adalah proses perusahaan yang “go public atau pergi ke masyarakat”, artinya perusahaan itu memasyarakatkan dirinya yaitu dengan jalan memberikan sarana bagi masyarakat untuk masuk dalam perusahaannya, yaitu dengan menerima penyertaan masyarakat dalam usahanya, baik dalam pemilikan maupun dalam penetapan kebijakan pengelolaan.

Menurut Drs. Peter Salim dalam “The Contemporary English-Indonesian Dictionary” edisi kedua 1986 mendefinisikan istilah go-public sebagai berikut “Go-public adalah menawarkan saham atau obligasi untuk di jual kepada umum untuk pertama kalinya”.

Go Public atau penawaran umum saham adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan/emiten untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam istilah pasar modal, go public sering disebut sebaga IPO (initial public offering), yaitu penawaran pasar perdana kepada masyarakat. Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (equity). Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan go public.

Penawaran Umum atau sering pula disebut Go Public adalah kegiatan penawaran saham atau Efek lainnya yang dilakukan oleh Emiten (perusahaan yang akan go public) untuk menjual saham atau Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Go Public berarti menjual saham perusahaan ke para investor dan membiarkan saham tersebut diperdagangkan di pasar saham. Pengertian Go Public Go Public adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan yang mengijinkan masyarakat memiliki perusahaan tersebut dengan cara membeli saham. Go Public adalah gaya baru menjadi investor sebuah perusahaan tanpa bersusah payah membangun perusahaan dari nol. Perusahaan terkenal yang baru saja Go Public adalah Facebook. Facebook mulai go public semenjak awal 2012 dengan kisaran $38 per saham. Selain dari sosial media, klub olahraga juga melakukan Go Public. Contoh paling baru adalah klub sepakbola Manchester United.

Sebagai contoh dalam perusahaan yang terdapat di Indonesia adalah PT. Indofood, PT. Aneka Tambang, Indosat, dan masih banyak perusahaan lainnya yang sudah menjadi Go Public.

Perusahaan yang sebelum menjual saham kepada masyarakat disebut perusahaan tertutup (private Company) sedangkan perusahaan yang sudah menjual sahamnya ke masyarakat disebut perusahaan terbuka atau perusahaan public (public listed company). Perusahaan public di Indonesia sejak tahun 1996, banyak yang mulai mengubah nama perusahaan dengan menambahkan kata Tbk di belakang nama yang lama. Tbk berarti terbuka. Misalnya: “PT Buana Finance Indonesia” menjadi “PT Buana Finance Indonesia Tbk”. Perubahan nama perusahaan public dengan menambahkan kata “Tbk” di belakang nama yang lama adalah sesuai dengan Undang-undang Persroan terbatas (UUPT) No.1/1995.

Banyak perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri, menjual obligasi kepada masyarakat tetapi perusahaan tersebut tidak di sebut perusahaan public atau tidak dikatakan perusahaan tersebut go-public. Misalnya PT. PLN yang banyak menerbitkan obligasi tidak disebut perusahaan public/terbuka. Dengan demikian istilah go-public hanya digunakan untuk penawaran umum saham tidak termasuk obligasi.

Perusahaan Publik adalah suatu proses perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka tanpa lewat proses penawaran umum. perusahaan terbuka diketahui dengan penembatan kata “Tbk” dibelakang nama Perusahaan. Misalnya: PT Telkom Tbk, PT Kalbe Farma Tbk.

Perusahaan tertutup adalah Suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya masih dipegang oleh beberapa orang/perusahaan saja, sehingga jual-beli sahamnya dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh anggaran dasar perseroan, yang pada umumnya diserahkan kepada kebijaksanaan pemegang saham yang bersangkutan.

Dan Perseroan Terbuka adalah Suatu perseroan terbatas yang modal dan saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang/banyak perusahaan, yang penawaran sahamnya dilakukan kepada publik sehingga jual-beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal. Salah satu ciri perusahaan terbuka adalah perlunya keterbukaan (disclosure) atas informasi perusahaan kepada publik.

Bagi perusahaan yang telah go public, pasar modal merupakan sarana bagi peningkatan nilai perusahaan. Pasar modal memberikan sarana bagi peningkatan nilai melalui berbagai aksi korporasi yang ditopang oleh keterbukaan informasi secara penuh. Transparansi berdampak pada efisiensi usaha, peningkatan laba, peningkatan harga saham, competitive position, dan peningkatan kemakmuran pemegang saham.

 

2. Tujuan dilakukannya Go Public

Ada dua hal secara garis besar yang melatarbekangi perusahaan melakukan go public. Dua hal tersebut berkaitan dengan aspek finansial maupun nonfinansial.

  1. Aspek Finansial : Perusahaan melakukan go public untuk refinancing atau restrukturasi permodalan, yaitu meningkatkan permodalan, memperbaiki struktur keuangan perusahaan (Debt Equity Ratio),  mengurangi Cost Of Fund, dan merupakan sumber pendanaan Jangka Panjang.
  2. Aspek nonfinansial : perusahaan melakukan go public untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, dalam rangka pemasaran perusahaan melalui ekspansi bisnis atau perluasan usaha, investasi baru dan mengambil alih usaha lain.

 

3. Dasar hukum Go Public di Indonesia

Adapun dasar hukum pelaksanaan go public diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang didalamnya mencakup beberapa pasal yang berkaitan dengan go public:

  1. Pasal 1 ayat 15 : Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
  2. Bab IX Pasal Bab 70-84 yang mengatur tentang Emiten dan Perusahaan Publik

 

3. Tahap pencatatan efek di BEI

Efek yang dapat dicatatkan di BEI dapat berupa:

  1. Saham : Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  2. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Exchange Traded Fund/ETF): ETF atau Exchange Traded Fund secara sederhana dapat diartikan sebagai Reksa Dana yang diperdagangkan di Bursa. ETF merupakan Kontrak Investasi Kolektif, yaitu Unit Penyertaannya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa seperti saham. Sebagaimana halnya reksa dana konvensional, dalam ETF terdapat pula Manajer Investasi, Bank Kustodian. Salah satu jenis ETF yang akan dikembangkan di pasar modal Indonesia adalah Reksa Dana Indeks. Indeks yang dijadikan underlying adalah Indeks LQ45.
  3. Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) : Sertifikat Penitipan Efek Indonesia adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas Efek Utama yang dititipkan secara kolektif pada Bank Kustodian yang telah mendapat persetujuan Bapepam
  4. Obligasi : Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut
  5. Sukuk: sukuk adalah sertifikat bernilai sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa di dalam kepemlikan aset dari proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus. Sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai sukuk, saat jatuh tempo, dengan menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut. Pengertian ini sejalan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-130/BL/2006 Tahun 2006 Peraturan No. IX.A.13 tentang sukuk.
  6. Efek Beragun Aset (EBA) : adalah efek (surat berharga) ( yang terdiri sekumpulan aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial seperti tagihan kartu kredit, pemberian kredit, termasuk kredit pemilikan rumah, kredit mobil, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, dan arus kas. Dalam prosesnya, kreditor awal (originator) mengalihkan aset keuangannya kepada para pemegang EBA.

 

4. Tahapan-tahapan go public

Untuk menjadi perusahaan public yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan perlu memperoleh persetujuan dari BEI dengan mengajukan permohonan pencatatan kepada BEI dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sepanjang dokumen-dokumen dan informasi yang disampaikan telah mencukupi dan lengkap, BEI hanya memerlukan waktu 10 hari Bursa untuk memberikan persetujuan. Jika memenuhi syarat, BEI memberikan surat persetujuan prinsip pencatatan yang dikenal dengan istilah Perjanjian Kontrak Pendahulu Pencatatan Efek.

Setelah mendapatkan Perjanjian Pendahuluan dari BEI, calon perusahaan terbuka tersebut mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk melakukan penawaran umum.

Apabila pernyataan pendaftaran calon emiten telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK, maka calon emiten tersebut dapat melakukan proses Penawaran Umum. Pada umumnya, keseluruhan proses Penawaran Umum dari surat pernyataan efektif sampai dengan perusahaan tercatat di bursa hanya memerlukan waktu 8 – 12 hari kerja, tergantung berapa lama masa penawaran kepada publik yang ditentukan oleh calon perusahaan terbuka dan penjamin emisi. Setelah masa penawaran umum tersebut berakhir, maka perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa.

Berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa, Bursa menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap. Dalam proses evaluasi atas permohonan pencatatan tersebut, Bursa akan meminta calon Perusahaan Tercatat melakukan presentasi mengenai rencana pencatatan sahamnya, dan Bursa juga melakukan company visit ke calon Perusahaan  Tercatat”

 

Hal-hal yang Harus Dipersiapkan Calon Emiten dalam Rangka Penawaran Umum

  1. Persetujuan pemegang saham pendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  2. Menunjuk penjamin emisi untuk membantu penyiapan semua dokumen yang diperlukan, termasuk upaya pemasaran agar penawaran umum tersebut sukses. Dengan koordinasi dengan penjamin emisi, perusahaan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan seperti:
  1. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam-LK;
  2. Anggaran dasar berikut amandemennya yang dipersiapkan notaris dan disahkan oleh instansi yang berwenang;
  3. Legal Audit dari konsultan hukum yang terdaftar di Bapepam-LK;
  4. Laporan penilai independen, jika ada;
  5. Prospectus Penawaran Umum; dan
  6. Beberapa dokumen lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

 

5. Persyaratan pencatatan efek di BEI

Persyaratan Pencatatan Saham adalah sebagai berikut:

  1. Badan hukum Calon Perusahaan Tercatat berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
  2. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam dan LK telah menjadi efektif.
  3. Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris, memiliki Direktur tidak terafiliasi, memiliki Komite Audit atau menyampaikan pernyataan untuk membentuk Komite Audit paling lambat 6 bulan setelah tercatat, memiliki Sekretaris Perusahaan.
  4. Nilai nominal saham sekurang-kurangnya Rp100.
  5. Calon Perusahaan Tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan.
  6. Bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
  7. Khusus calon Perusahaan Tercatat yang bergerak dalam industri pabrikan, memiliki sertifikat AMDAL dan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan dan calon Perusahaan Tercatat yang bergerak dalam industri kehutanan harus memiliki sertifikat ecolabelling (ramah lingkungan).
  8. Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan Auditan terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Persyaratan Pencatatan SPEI adalah sebagai berikut:

  1. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam dan LK telah menjadi efektif.
  2. Permohonan pencatatan SPEI di Bursa hanya dapat diajukan oleh Perusahaan Sponsor yang bersangkutan, Perseroan atau Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam dan LK yang diberi kuasa untuk mewakili Perusahaan Sponsor.
  3. Surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Sponsor, yang menyatakan mengenai:
  1. Pemegang SPEI memiliki hak-hak yang sebanding dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan Sponsor termasuk hak suara dalam RUPS Perusahaan Sponsor.
  2. Penggunaan hak suara di dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, hanya dapat dilakukan oleh Pemegang SPEI dengan memberikan proxy suaranya kepada Bank Kustodian.
  3. Hak pemegang SPEI untuk menukar SPEI menjadi Efek Perusahaan Sponsor dan hak pemegang Efek Perusahaan Sponsor untuk menukar Efek yang dimilikinya menjadi SPEI.
  4. Prosedur penukaran SPEI menjadi Efek Perusahaan Sponsor atau penukaran Efek Perusahaan Sponsor menjadi SPEI.
  5. Sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dengan menunjuk sekurang-kurangnya 1 orang pejabat Bank Kustodian.
  6. Melaksanakan konversi dari Efek Utama menjadi SPEI dan atau konversi dari SPEI menjadi Efek Utama.
  7. Mewakili kepentingan Pemegang SPEI dalam hal Perusahaan Sponsor melakukan RUPS.
  8. Menyampaikan permohonan kepada Bursa untuk melakukan penyesuaian atas jumlah SPEI dalam hal Perusahaan Sponsor melakukan tindakan korporasi yang mengakibatkan penambahan dan atau pengurangan jumlah Efek Perusahaan Sponsor.
  9. Menerbitkan daftar Pemegang SPEI dalam rangka pendistribusian dividen atau hak lain yang diperoleh setiap Efek Utama kepada setiap pemilik SPEI.
  10. Menyampaikan kepada Bursa jadwal-jadwal tindakan korporasi yang dilakukan oleh Perusahaan Sponsor termasuk penentuan harga teoritis sebagai akibat rencana pelaksanaan tindakan korporasi tersebut, jika ada.
  11. Menyediakan sarana penitipan Efek Utama.
  12. Melakukan administrasi data terkini atas kepemilikan SPEI.
  1. Memiliki Nilai Kapitalisasi SPEI sekurang-kurangnya Rp250 miliar.
  2. Jumlah pemegang SPEI paling sedikit dimiliki oleh 300 pemodal yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek.
  3. Perusahaan Sponsor wajib menunjuk Bank Kustodian untuk bertindak atas nama Perusahaan Sponsor dalam penyelenggaraan fungsi antara lain:
  1. Bank Kustodian wajib melaporkan kepada Bursa setiap penukaran SPEI menjadi Efek Perusahaan Sponsor atau penukaran Efek Perusahaan Sponsor menjadi SPEI, selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah terjadinya penukaran tersebut.
  2. Harga perdana SPEI pada saat dicatatkan sekurang-kurangnya Rp1.000,-.
  3. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, secara substansi telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (core business) yang sama sekurang-kurangnya selama 36 bulan berturut-turut.
  4. Membukukan laba usaha sekurang-kurangnya pada 3 tahun buku terakhir berturut-turut yang menunjukkan pertumbuhan.
  5. Laporan Keuangan Perusahaan Sponsor telah diaudit sekurang-kurangnya 3 tahun buku terakhir, dengan ketentuan Laporan Keuangan Auditan 2 tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  6. Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih (Net Tangible Assets) sekurang-kurangnya setara dengan Rp250 miliar.

Persyaratan Pencatatan ETF adalah sebagai berikut:

  1. Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa yang disampaikan kepada Bapepam dan LK telah menjadi efektif.
  2. Nilai awal Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa sekurang-kurangnya sebesar Rp5 miliar dan maksimum adalah sebesar nilai Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana tertuang dalam Prospektus.

Persyaratan Pencatatan Obligasi dan Sukuk adalah sebagai berikut:

  1. Memenuhi ketentuan umum pencatatan Efek;
  2. Berbentuk Badan Hukum;
  3. Telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun;
  4. Ekuitas sekurang-kurangnya Rp20 miliar;
  5. Menghasilkan laba usaha untuk 1 tahun terakhir;
  6. Pernyataan Pendaftaran telah Efektif;
  7. Laporan keuangan telah diperiksa Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam untuk periode 3 tahun terakhir berturut-turut dengan sekurang-kurangnya memperoleh pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
  8. Hasil pemeringkatan Efek dari lembaga pemeringkat Efek yang terdaftar di Bapepam sekurang-kurangnya BBB- (investment grade).

Persyaratan Pencatatan EBA adalah sebagai berikut:

  1. Pernyataan Pendaftaran telah Efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK).
  2. Laporan Keuangan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIKEBA) terakhir telah diperiksa Akuntan Publik yang terdaftar di   Bapepam dan LK dengan sekurang-kurangnya memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  3. Hasil pemeringkatan Efek dari lembaga pemeringkat Efek yang terdaftar di Bapepam dan LK sekurang-kurangnya BBB- (investment grade).
  4. Permohonan Pencatatan disampaikan oleh Manajer Investasi. Proses evaluasi calon Emisi didasarkan pada kinerja Perusahaan selama 3 tahun terakhir, termasuk kepatuhan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan Tercatat bila sudah pernah menerbitkan Obligasi atau Sukuk sebelumnya. Bursa akan melakukan proses Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (PPPE) selambat-lambatnya 10 Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap. Perusahaan Tercatat yang telah mendapatkan Efektif, wajib menyampaikan permohonan pencatatan Obligasi / Sukuk / EBA selambat-lambatnya 8 Hari Bursa dan membayar Biaya Pencatatan Awal selambat-lambatnya 3 Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan. Bursa akan mengumumkan pencatatan 1 Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan.

 

6. Proses Go Public Suatu Perusahaan

Tahapan Proses  Go Public:

  1. Tahap Persiapan untuk Go Public
  1. Rekturisasi Perusahaan
  2. Pemberesan surat-surat dan dokumentasi
  3. Dilakukan private placement
  1. Tahap Pendahuluan
    a. Penunjukan Pihak yang terlibat
    b. Proses underwriting
    c. Rekturisasi anggaran Dasar
    d. Pembuatan Laporan dan dokumentasi go public
    e. Pencatatan pendahuluan atas saham-saham di bursa efek
  2. Proses Pelaksanaan Go Public
    1. Proses pengajuan pernyataan pendaftaran
    2. Public expose
    3. Pembuatan dan percetak prospectus
    4. Road show
    5. Penjatahan di Pasar Modal
    6. Proses jual-beli saham di Pasar Sekunder

Penjelasan Tahap-tahap Perusahaan Yang ingin Go-Public

1.         Tahap Persiapan

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahap persiapan ini yang paling utama yang harus dilakukan sebuah perusahaan yang akan go public adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dulu (RUPS). RUPS bagi sebuah perusahaan merupakan hak penting dan merupakan kaidah yang diatur dari UU Perseroan Terbatas. Go public harus disetujui terlebih dulu oleh pemegang saham. Karena go public akan melibatkan modal baru di luar pemegang saham yang ada maka perlu diputuskan apakah kehadiran modal baru itu nantinya akan mengubah masing-masing kepemilikan para pemegang saham lama. Berapa modal yang dibutuhkan, dan berapa modal yang mesti disetor masing-masing pemegang saham harus terjawab dan memperoleh persetujuan oleh pemegang saham lama. Mekanisme RUPS yang dilakukan perusahaan yang akan go public ini merupakan mekanisme RUPS sebagaimana yang ditetapkan oleh UU PT.

Setelah memperoleh persetujuan go public ini maka perusahaan mulai mempersiapkan penjamin emisi (underwriter) dari perusahaan itu. Underwriter adalah perusahaan efek yang nantinya akan menjembatani perusahaan efek tersebut ke pasar modal. Sebagai penjamin maka perusahaan efek itu akan menyiapkan dokumen dan bersama dengan perusahaan menunjuk pihak-pihak seperti akuntan publik, konsultan hukum, notaris, perusahaan penilai (appraisal), dan faktor-faktor lain yang sifatnya adminsitrasi.

Akuntan publik dibutuhkan untuk menilai berbagai pernyataan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, konsultan hukum, tentunya antara lain melakukan audit hukum atas aspek hukum dari bisnis, aset dan berbagai produk hukum yang pernah dikeluarkan dan yang akan dikeluarkan perusahaan. Sedangkan notaris ditunjuk antara lain untuk mencatat setiap keputusan yang diambil perusahaan daam rangka proses go public. Tugas notaris antara lain berkaitan dengan perubahan modal disetor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Appraisal atau perusahaan penilai bertugas untuk menilai aset perusahaan khususnya dari sisi nilai. Dengan adanya appraisal ini berarti bisa diketahui nilai perusahaan, nilai modal sehingga nantinya bersama dengan komponen-komponen lainnya, kinerja keuangan dan operasional bisa dikeluarkan nilai dan harga saham yang layak bila perusahaan itu akan go public.

Praktis dalam tahap persiapan ini yang melakukan pengolahan data-data perusahaan, tidak lagi manajemen atau direksi, apalagi pemegang saham pendiri yang banyak terlibat, tapi sudah orang-orang di luar perusahaan ikut terlibat. Pihak-pihak luar seperti underwriter, konsultan hukum, akuntan, appraisal dan notaris. Mereka itu merupakan pihak-pihak yang sudah memahami tugas dan fungsinya bagi perusahaan. Karena itu guna kelancaran proses go public sebuah perusahaan disarankan menggunakan profesi penunjang pasar modal yang memperoleh izin dari Bapepam-LK.

 

2.         Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran

Dalam tahap ini, perusahaan bersama underwriter membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke Bapepam-LK. Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan dalam minimal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Untuk itu prospektus harus secara ringkas dan padat memuat berbagai informasi terkait dengan perusahaan, mulai dari company profile, kinerja operasional perusahaan seperti, neraca rugi laba, proyeksi kinerja perusahaan serta untuk kepentingan apa dana masyarakat itu dibutuhkan. Pada tahap ini jangan heran kalau perusahaan beserta penjamin emisinya, konsultan hukum, notaris dan akuntan publik serta appraisal, akan sering modar-mandir ke Bapepam-LK. Sebab pada tahap ini seluruh pernyataan para profesi pendukung pasar modal itu (notaris, konsultan hukum dan akuntan), termasuk appraisal dan penjamin emisi mulai diperiksa secara detil, satu per satu lengkap dengan dokumen pendukungnya. Pada tahap inilah seleksi tersebut berlangsung. Kalau penjamin emisi memperkirakan harga jual sahamya Rp 6.000 per saham, maka dokumen pendukung tentang itu harus ada, jelas dan transparan.

Aspek full disclosure akan mulai terungkap di sini. Jadi dapat dipastikan para profesi penunjang pasar modal itu, tidak akan main-main dalam memberikan pendapatnya. Meleset sedikit saja, atau berbeda dengan kaidah yang berlaku ancaman bagi para profesional pasar modal itu cukup berat, dan harus dibayar mahal. Adapun sanksinya bisa berupa denda hingga sanksi pidana atau pencabutan izin.

 

3.         Tahap Penjualan Saham

Dipastikan kurang dari 38 hari Bapepam-LK sudah memberikan jawaban atas pernyataan pengajuan pendaftaran perusahaan yang akan go public ini. Kalau setelah melakukan pendaftaran dan tidak ada koreksi maka pada periode waktu tersebut, pernyataan tersebut otomatis menjadi efektif. Apabila perusahaan itu sudah dinyatakan efektif, berarti saham dari perusahaan itu sudah bisa dijual. Penjualan dilakukan melalui penawaran umum (initial public offering/IPO).

Dalam konteks pasar modal penjualan saham melalui mekanisme IPO ini disebut dengan penjualan saham di pasar perdana, atau biasa juga disebut dengan pasar perdana. Penjualan saham dalam pasar perdana mekanismenya diatur oleh penjamin emisi. Penjamin emisi yang akan melakukan penjualan kepada investor dibantu oleh agen penjual. Agen penjual adalah perusahaan efek atau pihak lain yang ditunjuk sebelumnya dan tercantum dalam prospektus ringkas. Oleh Bapepam-LK bagi perusahaan yang akan tercatat di BEI penjualan saham dalam IPO ini waktunya relatif terbatas, dua atau tiga hari saja. Tapi bagi perusahaan yang setelah menjual sahamnya tidak mencatatkan di BEI maka penjualan sahamnya bisa lebih lama lagi. Dan tentunya akan sangat tergantung dari prospektus yang diajukan pada pernyataan pendaftaran.

Hingga tahap IPO ini, perusahaan sudah bisa dinyatakan sebagai perusahaan publik. Gelar di belakang perusahaan menjadi Tbk (kependekan dari Terbuka). Sebagaimana diungkap sebelumnya, perusahaan bisa langsung mencatatkan sahamnya di BEI setelah IPO bisa juga tidak. Jadi setelah menjadi perusahaan public sama sekali tidak ada keharusan bagi saham sebuah perusahaan untuk langsung tercatat (listed). Ingat ketika PT Abdi Bangsa Tbk perusahaan penerbit harian Republika pertama kali go public tidak langsung tercatat di BEI, melainkan beberapa tahun kemudian. Kendati tidak langsung listing namun perusahaan yang telah IPO tersebut tetap mengikuti aturan mengenai keterbukaan di pasar modal. Itu berarti laporan keuangan, corporate action dan ketebukaan informasi lainnya harus disampaikan ke publik.

 

4.         Tahap Pencatatan di BEI

Setelah melakukan penawaran umum, perusahaan yang sudah menjadi emiten itu akan langsung mencatatkan sahamnya maka yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah apakah perusahaan yang melakukan IPO tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di BEI (listing requirement). Kalau memenuhi persyaratan, maka perlu ditentukan papan perdagangan yang menjadi papan pencatatan emiten itu. Dewasa ini papan pencatatan BEI terdiri dari dua papan: Papan Utama (Main Board) dan Papan Pengembangan (Development Board).

Sebagaimana namanya, papan utama merupakan papan perdagangan bagi emiten yang volume sahamnya cukup besar dengan kapitalisasi pasar yang besar, sedangkan papan pengembangan adalah khusus bagi pencatatan saham-saham yang tengah berkembang. Kendati terdapat dua papan pencatatan namun perdagangan sahamnya antara papan utama dan papan pengembangan sama sekali tidak berbeda, sama-sama dalam satu pasar.

Jadi perbedaaan papan perdagangan ini hanya membedakan ukuran perusahaan saja. Papan Utama ditujukan untuk emiten atau emiten yang mempunyai ukuran (size) besar dan lamanya menjalankan usaha utama sekurang-kurangnya 36 bulan berturut-turut. Sementara Papan Pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di Papan Utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan.

 Adapun langkah-langkah proses go public tersebut adalah sebagai berikut Sutrisno M.M:

 

  1. Persiapan: Langkah awal yang perlu ditempuh oleh perusahaan yang akan melakukan emisi yaitu persiapan internal perusahaan, yakni melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui perusahaan akan melakukan go public.
  2. Setelah persiapan ditingkat internal perusahaan selesai dan mendapatkan persetujuan, maka langkah selanjutnya perusahaan harus menyampaikan pernyataan maksud kepada BAPEPAM. Setelah menyampaikan maksud ke Bapepam, segera menghubungi penjamin emisi atau Underwriter yang akan membantu perusahaan dalam proses emisi efek.
  3. Underwriter atas nama emiten menyampaikan pernyataan pendaftaran emisi efek kepada Bapepam dalam menyerahkan berbagai persyaratan yang diperlukan.
  4. Setelah pernyataan pendaftaran, Bapepam melakukan evaluasi terhadap permintaan emiten untuk go public.
  5. Bila dalam evaluasi dianggap cukup dan memenuhi persyaratan, maka Bapepam akan memberikan izin kepada emiten untuk menawarkan sahamnya ke pasar perdana.
  6. Setelah mendapat izin, perusahaan segera memasuki pasar perdana yakni malakukan penawaran efek langsung kepada masyarakat. Untuk itu perusahaan segera menerbitkan prospektus ringkas yang isinya antara lain:
    • Tujuan perusahaan, tujuan emisi, sejarah perusahaan, pengurus perusahaan (Direksi dan Dewan Komisaris).
    • Tanggal masa penawaran, tanggal penjatahan, tanggal penyerahan efek, dan tanggal pendaftaran bursa.
    • Jumlah saham yang ditawarkan, jenis saham,harga nominal dan harga penawaran.
    • Ikhtisar laporan keuangan dan rasio-rasio penting yang menunjukkan kinerja perusahaan, maupun prospek dan resiko usaha.
    • Nama-nama penjamin emisi dan agen penjual.

7. Penjatahan saham: Apabila jumlah permintaan efek oleh investor lebih besar dibanding dengan jumlah efek yang ditawarkan, perlu dilakukan penjatahan supaya adil.

8. Pengambilan dana, bila terjadi kelebihan permintaan berarti juga terjadi kelebihan bayar oleh investor, oleh karena itu setelah penjatahan, kelebihan setor tersebut segera dikembalikan.

9. Penyerahan efek kepada pemesan sesuai dengan jatah yang diterima oleh masing-masing investor

10. Pencatatan efek ke bursa, agar efek yang telah dibeli oleh investor bias segera diperjualbelikan di bursa.

 

 Syarat – syarat Umum Mendirikan PT Go Public

  1. Laporan Keuangan Harus di audit oleh Kantor Akuntan Publik
  2. Syarat 2 administrasi pendirian PT harus lengkap (NPWP, Akta2 pendirian perusahaan, dan surat2 keputusan dr pemerintah)
  3. Harus ada Underwriter atau penjamin yg akan melakukan penawaran Saham Perdana. (Initial Public Offering)
  4. Track record perusahaan yang baik dari segi financial maupun kinerja perusahaan keseluruhan
  5. Ada tujuan yg jelas Atas penerbitan Saham apakah untuk ekspansi atau tujuan lainnya (bisa di tanyakan di Bapepam)
  6. Sedangkan akte-akte Notariil yang diperlukan untuk perusahaan yang akan melakukan GO PUBLIC (IPO = Initial Public Offering) di berbagai perusahaan (baik holding company maupun anak perusahaan), pada umumnya berupa :
  1. Perjanjian penjaminan emisi obligasi
  2. Perjanjian perwaliamanatan
  3. Perjanjian agen pembayaran
  4. Pengakuan hutang
  5. Perubahan addendum penjaminan emisi obligasi
  6. Perubahan addendum perjanjian agen pembayaran
  7. Perubahan addendum perjanjian
  8. Perubahan addendum perjanjian agen pembayaran
  9. Perjanjian kesanggupan pembelian sisa saham penawaran umum terbatas
  10. Pernyataan kesanggupan
  11. Pernyataan penerbitan waran
  12. Perjanjian pengadaan barang cetakan
  13. Perjanjian pengelolaan administrasi waran
  14. Perjanjian pengelolaan administrasi hak memesan efek terlebih dahulu dalam penawaran terbatas

Syarat-syarat sebuah perusahaan untuk Go-Public

IPO (Initial Public Offering) atau sering pula disebut Go Public adalah kegiatan penawaran saham atau Efek lainnya yang dilakukan oleh Emiten (perusahaan yang akan go public) untuk menjual saham atau Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Syarat-syarat sebuah perusahaan untuk Go-Public atau IPO (Initial Public Offering) :

  1. Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (equity). Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan go public
  2. Untuk go publik, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go publik atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan BAPEPAM.

 

Keuntungan dan Kerugian Perusahaan Go-Public

Adapun keuntungan dari Perusahaan yang Go Public adalah:

  1. Perusahaan dapat meningkatkan Likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan untuk menikmati hasil yang mereka capai. Dan semakin banyak investor yang membeli saham tersebut, maka semakin banyak  modal yang diterima perusahaan dari investor luar.
  2. Para pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko portofolio mereka.
  3. Memberi nilai suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat dinilai dari harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dijual dipasaran.
  4. Perusahaan dapat melakukan merger ataupun negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham.
  5. Meningkatkan potensi pasar. Banyak perusahaan yang merasa lebih mudah untuk memasarkan produk dan jasa mereka setelah menjadi perusahaan Go Public atau Tbk.

 

Tetapi harus kita ketahui juga bahwa ada kerugian dari Perusahaan yang Go Public, yaitu:

  1. Laporan Rutin.
    Setiap perusahaan yang go public secara periodik harus membuat laporan kepada Bursa Efek Indonesia, bisa saja per kuartal atau tahunan, tentu saja untuk membuat laporan tersebut diperlukan biaya.
  2. Terbuka
    Semua perusahaan go public pasti transparan dan sangat mudah untuk diketahui oleh para kompetitornya dari segi data dan management nya.
  3. Keterbatasan kekuasaan Pemilik.
    Para pemilik perusahaan harus memperhatikan kepentingan bersama para pemegang saham, tidak bisa lagi melakukan praktek nepotisme, kecurangan dalam pengambilan keputusan dan lainnya, karena perusahaan tersebut milik publik.
  4. Hubungan antar Investor
    Perusahaan terbuka harus menjaga hubungan antara perusahaan dengan para investornya dan di informasikan mengenai perkembangan dari perusahaan tersebut.

 

 

 

BAB III

PEMABAHASAN

 

  1. Sejarah Perusahaan

Astra Internasional (IDX : ASII), merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi otomotif yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT. Astra International Incorporated. Pada tahun 1990, perseroan mengubah namanya menjadi PT. Astra International Tbk. Perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sejak tanggal 4 April 1990. Saat ini mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Jardine Cycle & Carriage’s sebesar 50,1%.

Ruang lingkup kegiatan Perseroan seperti yang tertuang dalam anggaran dasarnya adalah perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi. Ruang lingkup kegiatan utama entitas anak meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor dengan suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi.

 

2. Jenis dan Bentuk Perusahaan

  1. Jenis Perusahaan

Menurut jenisnya, PT. Astra International tbk merupakan Perusahaan Dagang,karena awal pembentukannya perusahaan ini di katakan sebagai perusahaan perdagangan, selain itu PT. Astra International tbk dapat di katakan perusahaan dagang karena perusahaan ini merupakan agen penjualan mobil,motor,mesin kontruksi dan berbagai bisnis lainnya.

 

  1. Bentuk Perusahaan

Jika di lihat dari bentuknya, PT. Astra International tbk merupakan Perseroan Terbatas (PT) karena PT. Astra International karena perusahaan ini termasuk dalam badan hukum dan PT. Astra International tbk juga menggunakan pedoman Good Coorporate Governance(GCG) agar menjadi acuan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan perusahaan agar senantiasa memperhatikan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan.

 

3. Evaluasi keberhasilan Perusahaan

  1. Efisiensi PT. Astra International tbk

Efisiensi merupakan kemampuan untuk memperoleh hasil dari sebuah pengeluaran, PT. Astra International tbk mengalami sedikit penurunan pada tahun 2013 di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan bersih Astra per September 2013 mencapai Rp 141,8 triliun, turun 1% dibandingkan periode yang sama tahun 2012. Sementara laba bersih mencapai Rp 13,5 triliun, mengalami penurunan sebesar 8% dari Rp 14,7 triliun. Laba bersih per saham turun sebesar 8% selain itu PT. Astra International tbk juga berfokus pada enam lini bisnis :

a)      Divisi otomotif

Laba bersih Divisi Otomotif turun sebesar 5% menjadi Rp 6,9 triliun, terdiri dari Rp 3,2 triliun yang berasal dari Perseroan dan anak-anak perusahaan, serta Rp 3,7 triliun dari perusahaan asosiasi dan jointly controlled entities di bidang otomotif.

b)      Divisi Jasa Keuangan

Laba bersih Divisi Jasa Keuangan mengalami kenaikan 17% menjadi Rp 3,3 triliun. Total pembiayaan melalui bisnis pembiayaan otomotif Astra yang terdiri dari PT Federal International Finance (FIF), PT Astra Sedaya Finance (yang dikenal dengan nama Astra Credit Companies – ACC) dan PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) meningkat 11% menjadi Rp 43 triliun, termasuk pembiayaanmelalui joint bank financing without recourse.

c)      Divisi Alat Berat dan Pertambangan

Laba bersih Divisi Alat Berat dan Pertambangan turun 23% menjadi Rp 2,1 triliun. PT United Tractors Tbk (UT), yang 59,5% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, melaporkan penurunan pendapatan bersih sebesar 15%, sementara laba bersih turun 24% menjadi Rp 3,4 triliun.

d)     Divisi Agribisnis

Laba bersih Divisi Agribisnis mengalami penurunan sebesar 45% menjadi Rp 726 miliar. PT Astra Agro Lestari Tbk (AAL), yang 79,7% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, melaporkan penurunan laba bersih menjadi Rp 911 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2012 sebesar Rp 1,7 triliun

e)      Divisi Infrastruktur dan Logistik

Laba bersih Divisi Infrastruktur dan Logistik turun sebesar 28% menjadi Rp 339 miliar.

f)       Divisi Teknologi dan Informasi

Laba bersih Divisi Teknologi dan Informasi sebesar Rp 101 miliar, naik 23% dibandingkan periode yang sama tahun 2012.

2. Efeksitifitas PT. Astra International tbk

Efektifitas merupakan derajat keberhasilan sebuah Perusahaan sampai suatu perusahaan di nyatakan berhasil. Efektifitas PT. Astra International tbk dapat di lihat dari beberapa penghargaan yang diterima oleh PT. Astra International tbk, yaitu PT Astra International Tbk meraih penghargaan dari FinanceAsia Award 2010. Astra meraih beberapa kategori, yaitu No.1 Best Managed Company, Best Corporate Governance, Best Investor Relations, No.3 untuk Best Corporate Social Responsibility serta Most Committed to A Strong Dividend Policy, Penerima Nominasi Emiten Saham Terbaik kapitalisasi pasar di atas Rp 10 T dan penerimaan penghargaan lainnya.

 

3. Produktivitas PT. Astra International tbk

Peningkatan produktivitas selalu di lakukan oleh PT. Astra International tbk. Dalam peningkatan produksitivitas PT. Astra International tbk melakukan kegiatan InnovAstra yang terdiri dari lima kategori yaitu Suggestion System atau Sistem Saran (SS), Quality Control Circle (QCC), Quality Control Project (QCP), Business Performance Improvement (BPI), dan Value Chain Innovation (VCI).

Penyelenggaraan InnovAstra ini merupakan cermin konsistensi dan keyakinan seluruh insan Astra untuk terus menerus berusaha melakukan yang terbaik demi membangun Astra dari waktu ke waktu. Hasilnya adalah Astra bisa terus berkembang dan menjadi salah satu aset yang sangat berpotensi di negeri ini yang pada akhirnya diharapkan mampu menjadi perusahaan kebanggaan bangsa .

   Laporan Keuangan

Info Perdagangan (22/04/2014) Laporan Keuangan Tahunan
Harga Pembukaan  :     7.900 Neraca (2012)
Tertinggi                  :     7.900 – Total Aset             :   182.274.000.000.000
Terendah                 :   7.725 – Total Liabilities   :       92.460.000.000.000
Penutupan               :   7.850 – Modal Disetor     :         3.130.000.000.000
Volume                    :     35.880.000 – Saldo Laba Total :       66.289.000.000.000
Nilai                        :     279.616.892.500 – Total Ekuitas       :       89.814.000.000.000
Laba Rugi (2013)
– Pendapatan Usaha                                               : 193.880.000.000.000
– Laba (Rugi) Kotor                                               : 35.311.000.000.000
– Total Laba (Rugi) Tahun Berjalan                     : 22.297.000.000.000
– Total Laba (Rugi) Komprehensif Thn Berjalan : 23.708.000.000.000
Arus Kas (2013)
– Lap. Arus Kas dari Aktiva Operasi       :     21.250.000.000.000
– Lap. Arus Kas dari Aktiva Investasi     :     -8.306.000.000.000
– Lap. Arus Kas dari Aktiva Pendanaan :     -6.665.000.000.000
– Arus Kas Tahun Berjalan                       :     6.279.000.000.000

 


 

BAB IV

PENUTUP

 

Perusahaan PT. astra ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sejak tanggal 4 April 1990, kepemilikan perusahaan bukan lg milik perseorangan tp oleh para pemegang saham , kepemilikan perusahaan dalam bentuk saham yg dijual resmi di bursa pasar , laporan aliran keuangan atau laba rugi dilaporkan secara rutin dan dipublikasikan, intervensi pemerintah terbatas, perusahaan dipimpin oleh direksi yg pilih oleh pemegang saham. Jadi dapat dikatakan perusahaan PT. Astra Internasional Tbk dapat mempertahankan eksistensinya sebagai perusahaan go public sejak tahun 1990 hingga kini. Berdasarkan laporan ikhitisar keuangan PT. Astra International tbk, pendapatan bersih pada tahun 2013 Rp. 193,880 Miliar, Asset Lancar Rp. 88,352 Miliar dan laba bersih naik sebesar 3% dibandingkan tahun 2012. Dengan cara pengendalian manajemen yang baik utuk tetap menjaga kepercayaan public terhadap perusahaan ini.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

http://www.carajadikaya.com/keuntungan-dan-kerugian-perusahaan-go-public/

http://metyalutviani93.blogspot.com/2012/04/perusahaan-go-public.html

http://www.sekolahoke.com/2012/08/pengertian-go-public.html

http://memebali.blogspot.com/2013/06/go-public-dan-proses-pencatatannya-di.html

http://sehatwalafiatsehatterus.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-langkah-langkah-proses.html

http://muhammadyuza.blogspot.com/2013/01/go-public.html

http://tieqhaagustincliq.blogspot.com/2013/04/pengertian-go-public-jenis-kepemilikan.html

http://inspirationofmylive.blogspot.com/2012/12/pt-astra-interational-tbk.html

http://repository.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/619/content.pdf?sequence=1

http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab1/2011-2-01619-MC%20Bab1001.pdf

http://www.tempo.co/read/news/2012/07/13/093416926/Sepuluh-Daftar-Perusahaan-Go-Public-Terbaik

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perusahaan_yang_tercatat_di_Bursa_Efek_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Astra_International

http://orintalo.wordpress.com/2013/12/31/analisis-pt-astra-international-tbk-2/

http://id.wikipedia.org/wiki/Telkom_Indonesia

www.idx.co.id

 

Keadaan Ekonomi di negara Myanmar

 

Sistem ekomoni Negara Myanmar

Ekonomi Burma berbasis pertanian dan fungsi terutama pada kas dan sistem barter. Industri utamanya dikontrol oleh militer yang dikelola perusahaan-perusahaan negara. Setiap aspek kehidupan ekonomi diserap oleh pasar gelap, di mana reaksi harga meroket  terhadap control harga resmi sejak tahun1989, SPDC kebijakan ekonomi pasar terbuka telah membawa banjir investasi asing di minyak dan gas (oleh perusahaan-perusahaan Barat), dan dalam kehutanan, pariwisata, dan pertambangan (oleh perusahaan-perusahaan Asia). Ledakan yang dihasilkan dalam perdagangan dengan Cina telah merubah Burma kurang berkembang menjadi pusat bisnis yang berkembang pesat. Sebuah program pemberantasan narkotika telah dimulai di perbatasan timur laut negara bagian, yang menyumbang sekitar 60% dari heroin dunia, dengan mendorong petani untuk menanam tanaman pangan bukan poppies. Beberapa rencana ada untuk sektor manufaktur, dan keterhantungan pada impor Myanmar , negara bersumber haria tinggi, menderita control ketat dari pemerintah kebijakan ekomoni yang tidak efisien, dan kemiskinan rural. Junta (aktivis Myanmar) mengambil langkah-langkah pada awal 1990an untuk membebaskan ekonomi setelah berdekadedekade mengalami kegagalan di bawah “Burmese Way to Socialism,” tapi usaha tersebut tertahan, dan beberapa tindakan liberalisasi ditunda. Myanmar tidak memiliki stabilitas moneter ataupun fiscal, Akibatnya ketidakseimbangan kondisi makroekonomi termasuk inflasi, nilai tukar resmi berfluktuasi tidak sesuai dengan nilai kyat Myanmar, dan suku bunga rezim yang tidak jelas. Sebagian besar bantuan pembangunan tertahan setelah Junta mulai menekan pergerakan demokrasi di 1988 dan menolak menerima hasil pemilihan legilatif tahun 1990. Sebagai respon terhadap penyerangan Myanmar di Mei 2003 terhadap Aung San Suu Kyi dan pendukungnya, AS memaksakan sanksi ekonomi baru terhadap Myanmar termasuk larangan impor produk Myanmar dan larangan memberiakn pelayanan financial oleh personel AS. Iklim investasi yang buruk juga memperlambat arus nilai tukar asing. Sector yang paling produktif hanya di industri ekstaktif, khususnya minyak dan gas, penambangan dan kayu mentahArea lain, seperti pabrik dan lain-lain.

 

Kerja Sama Ekonomi Dan Perdagangan China-Myanmar

Pada tahun-tahun terakhir ini, kerja sama antara China (Tiongkok) dan Myanmar di bidang ekonomi dan perdagangan mengalami perkembangan pesat, dan mencapai kemajuan baru pada tahun 2007. Menurut statistik pihak Myanmar, Tiongkok sekurang-kurangnya akan menjadi mitra dagang terbesar kedua bagi Myanmar pada tahun ini.

Konsuler Ekonomi dan Perdagangan Tiongkok untuk Myanmar, Tang Hai baru-baru ini mengatakan kepada wartawan Kantor Berita Xinhua, dari bulan Januari sampai September tahun ini, volume perdagangan bilateral Tiongkok-Myanmar tercatat 1,435 milyar dolar AS, meningkat 37,7% . Di antaranya, volume ekspor Tiongkok ke Myanmar tercatat 1,216 dolar AS, meningkat 45,8% dibandingkan masa sama tahun lalu. Volume impor Tiongkok dari Myanmar tercatat 220 juta dolar AS, meningkat 5,2%. Ia mengatakan, barang-barang yang diekspor Tiongkok ke Myanmar terutama adalah produk jadi setelah pengolahan, termasuk tekstil, baja, dan minyak. Barang-barang yang diimpor Tiongkok dari Myanmar adalah bahan primer, antara lain, kayu, karet alam dan bubur kertas.

Tang Hai berpendapat, Tiongkok dan Myanmar mempunyai sifat saling mengisi di bidang ekonomi. Myanmar mempunyai sumber daya yang kaya, sedang Tiongkok mempunyai teknologi maju dan industri yang lengkap. Tiongkok dan Myanmar adalah dua negara yang bersambungan gunung dan sungainya, rakyat kedua negara mempunyai persahabatan yang mendalam. Berkat upaya bersama kedua negara, pada tahun-tahun terakhir ini, hubungan kerja sama bersahabat dan tetangga rukun antara Tiongkok dan Myanmar terus berkembang, hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara juga mencapai perkembangan baru. Menurut statistik pihak Myanmar, dari tahun 1992 sampai tanggal 30 Oktober tahun 2007, proyek dengan investasi Tiongkok di Myanmar yang disahkan Komisi Investasi Myanmar tercatat 30 lebih, dengan nilai total kontrak mencapai 638 juta dolar AS.

Tang Hai mengatakan, sektor-sektor utama yang diinvestasi Tiongkok di Myanmar adalah pembangkitan listrik tenaga air, minyak bumi dan gas alam, industri manufaktur dan penambangan, titik berat kerja sama antara Tiongkok kdan Myanmar di bidang ekonomi dan perdagangan adalah eksploitasi keseluruhan pertanian, eksploitasi sumber daya, pembangunan infrastruktur, pengolahan, perakitan, dan sumber daya manusia. Ia mengatakan, sekarang pemborongan proyek oleh Tiongkok di Myanmar berkembang pesat, ini juga adalah tipe utama kerja sama ekonomi dan perdagangan Tiongkok-Myanmar, meliputi tenaga listrik, energi, industri, pertanian, infrastruktur dan lain sebagainya. Tiongkok ambil bagian dalam pembangunan infrastruktur Myanmar, ini memainkan peranan pendorong terhadap perkembangan ekonomi Myanmar. Kedua pihak mewujudkan target saling menguntungkan dan menang bersama serta berkembang bersama.

Tang Hai menilai tinggi Pekan Raya Ekonomi dan Perdagangan Daerah Perbatasan Tiongkok-Myanmar. Ia mengatakan, pekan raya perdagangan daerah perbatasan yang diadakan secara bergilir oleh kedua negara berkembang dari tahun ke tahun, pengaruh dan hasil gunanya juga semakin besar. Ia berpendapat, penyelenggaraan pekan raya perdagangan daerah perbatasan Tiongkok-Myanmar, tidak hanya mengharum nama Propinsi Yunnan Tiongkok, tapi juga meningkatkan persahabatan antara Tiongkok dan Myanmar, serta mendorong pertukaran dan kerja sama multilateral.

Pada tahun 1985, Kabupaten Otonom Etnis Jingpo Dehong Provinsi Yunnan, Tiongkok Barat Daya disahkan sebagai zona perdagangan daerah perbatasan, sementara itu Daerah Jiegao Kota Ruili ditentukan sebagai daerah percobaan ekonomi dan perdagangan perbatasan. Sekarang Jiegao merupakan bandar penting perdagangan maupun wisata di daerah perbatasan Tiongkok-Myanmar.

Dalam waktu panjang, Myanmar selalu adalah mitra perdagangan terbesar bagi Yunnan, kedua pihak mengadakan pertukaran dan kerja sama efektif di bidang pariwisata, kebudayaan, iptek, pendidikan, kesehatan, pemberantasan narkotika dan infrastuktur, sehingga dengan kuat memperkukuh persahabatan tradisional antara Tiongkok dan Myanmar.

Tang Hai menyatakan, potensi perkembangan kerja sama antara Tiongkok dan Myanmar di bidang ekonomi dan perdagangan sangat besar. Melalui upaya kedua pihak, kerja sama akan terus berkembang pesat, hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara pasti mempunyai prospek yang cerah.

 

sumber :

http://masmujahid3b.wordpress.com/2008/05/30/kondisi-politikekonomi-myanmar/

http://dahlansyuhada25.blogspot.com/2013/11/keadaan-fisik-penduduk-sosial-ekonomi.html

Etika Profesi Akuntansi

Pengertian etika Profesi Akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai Akuntan.Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa assurance, jasa atestasi, dan jasa nonassurance. Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa atestasi terdiri dari audit, pemeriksaan (examination), review, dan prosedur yang disepakati (agreed upon procedure). Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa nonassurance yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi.Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi :

  1. Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi
  2. Profesionalisme. Diperluikan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai Jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
  3. Kualitas jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tinggi. d.Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesioanal yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ditinjau dari sudut auditor independen, auditing adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang lain dengan, tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan, sehingga masyarakat keuangan memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi.


Etika Profesional Profesi Akuntan Publik

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik bersumber dari Prinsip Etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam konggresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan Indonesia, kemudian disempurnakan dalam konggres IAI tahun 1981, 1986,1994, dan terakhir tahun 1998. Etika profesional yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam kongresnya tahun 1998 diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.

Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik, yang menyediakan berbagai jenis jasa yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, yaitu auditing, atestasi, akuntansi dan review, dan jasa konsultansi. Auditor independen adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan historis yang menyediakan jasa audit atas dasar standar auditing yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dijabarkan ke dalam Etika Kompartemen Akuntan Publik untuk mengatur perilaku akuntan yang menjadi anggota IAI yang berpraktik dalam profesi akuntan publik.

Aturan Etika Profesi Akuntansi

Pemberlakuan dan Komposisi

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya. .

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian: (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, dan (3) Interpretasi Aturan Etika. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Kepatuhan

Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya.

Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Etika Profesi

Ikatan Akuntan Indonesia

01. Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum clan peraturan.

02. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi

 

Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Prolesi

Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

01. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sarna dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung-jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

 

Prinsip Kedua – Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

01. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung-jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepacla obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung-jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.

02. Profesi akuntan dapat tetap berada pada posisi yang penting ini hanya dengan terus menerus memberikan jasa yang unik ini pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi dan sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.

03. Dalam mememuhi tanggung-jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritar, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya.

04. Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi tanggungjawabnya dengan integritas, obyektivitas, keseksamaan profesional, dan kepentingan untuk melayani publik. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan Prinsip Etika Profesi ini.

05. Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.

06. Tanggung-jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititik-beratkan pada kepentingan publik, misalnya:

  • auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan untuk mendukung pemberian pinjaman dan kepada pemegang saham untuk memperoleh modal;
  • eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi manajemen dalam organisasi dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya organisasi;
  • auditor intern memberikan keyakinan tentang sistem pengendalian internal yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dari pemberi kerja kepada pihak luar.
  • ahli pajak membantu membangun kepercayaan dan efisiensi serta penerapan yang adil dari sistem pajak; dan
  • konsultan manajemen mempunyai tanggung-jawab terhadap kepentingan umum dalam membantu pembuatan keputusan manajemen yang baik.

Prinsip Ketiga – Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

01. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

02. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

03. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika.

04. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip obyektivitas dan kehati-hatian profesional.

Prinsip Keempat – Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

01. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

02. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

03. Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan obyektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor-faktor berikut:

  1. Adakalanya anggota dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu obyektivitasnya.
  2. Adalah tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi di mana tekanan-tekanan ini mungkin terjadi. Ukuran kewajaran (reasonableness) harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengindentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak obyektivitas anggota.
  3. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar obyektivitas harus dihindari.
  4. Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terilbat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip obyektivitas.
  5. Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda.

Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya tkngan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh matifaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

01. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, derni kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung-jawab profesi kepada publik.

02. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya mernilki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung-jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi 2 (dua) fase yang terpisah:

  1. Pencapaian Kompetensi Profesional. Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subyek-subyek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota.
  2. Pemeliharaan Kompetensi Profesional.
  • Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui kornitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota.
  • Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk di antaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan.
  • Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.

03. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung-jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pengalaman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk tanggung-jawab yang harus dipenuhinya.

04. Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung-jawabnya kepada penerima jasa dan publik. Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggung-jawab untuk memberikan jasa dengan segera dan berhati-hati, sempurna dan mematuhi standar teknis dan etika yang berlaku.

05. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung-jawabnya.

Prinsip Keenam – Kerahasiaan

Setiap anggota harus, menghormati leerahasiaan informas iyang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya

01. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir.

02. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi.

03. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.

04. Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi terse but untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga.

05. Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia ten tang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (unauthorized disclosure) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung-jawab anggota berdasarkan standar profesional.

06. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

07. Berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan.

  1. Apabila pengungkapan diizinkan. Jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh harus dipertimbangkan.
  2. Pengungkapan diharuskan oleh hukum. Beberapa contoh di mana anggota diharuskan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi rahasia adalah:
  • untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses hukum; dan
  • untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum kepada publik.
  1. Ketika ada kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan:
  • untuk mematuhi standar teknis dan aturan etika; pengungkapan seperti itu tidak bertentangan dengan prinsip etika ini;
  • untuk melindungi kepentingan profesional anggota dalam sidang pengadilan;
  • untuk menaati peneleahan mutu (atau penelaahan sejawat) IAI atau badan profesionallainnya;.dan . untuk menanggapi permintaan atau investigasi oleh IAI atau badan pengatur.

Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi:

01. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi hams dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung-jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

 

Prinsip Kedelapan – Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

01. Standar teknis dan standar profesional yang hams ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh lkatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

 

Kode Etik Akuntan Publik

Keterterapan (applicability)

Aturan Etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Dalam hal staf profesional yang bekerja pada satu KAP yang bukan anggota IAI-KAP melanggar Aturan Etika ini, maka rekan pimpinan KAP tersebut bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran tersebut.
Definisi/Pengertian

  1. Klien adalah pemberi kerja (orang atau badan), yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI – KAP atau KAP tempat Anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan Anggota.
  2. Laporan Keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Data keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu pelaporan yang diatur dalam standar atestasi dalam penugasan atestasi, dan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT) serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan. Pernyataan, surat kuasa atau tanda tangan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan.

  1. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.
  2. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah.
  3. Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di Kantor Akuntan Publik.
  4. Anggota adalah semua anggota IAI-KAP.
  5. Anggota Kantor Akuntan Publik (anggota KAP) adalah anggota IAI-KAP dan staf professional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu KAP.
  6. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan praktik akuntan publik.
  7. Praktik Akuntan Publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi dan jasa lainnya yang diatur dalam standar profesional akuntan publik.

Sri Astuti Puspita Rini

26210664

4eb02

Sumber :

http://www.scribd.com/doc/27369232/Modul-Etika-Profesi-Akuntansi

http://www.slideshare.net/fendriauriga/rangkuman-buku-etika-profesi-stan-kusmanadji

Etika Governance

Governance terkait dengan sistem mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.

Corporate Governance itu adalah suatu sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (stakeholder) dalam perusahaan.

Good Governance memiliki pengertian pengaturan yang baik, hal ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pelaksanaaan etika yang baik dari perusahaan.

Konsep good governance berkaitan erat dengan konsep pembangunan, dimana keberlanjutan terhadap proses dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar melalui pemberdayaan sumber daya alam sesuai dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan komunitas sipil.

Beberapa hal yang dapat menunjang terjadinya good governance:

  1. Transparansi, pengelolaan aset secara transparan oleh pemerintah.
  2. Akuntabilitas, dapat dihitung.
  3. Partisipasi, keterlibatan semua lapisan dalam masyarakat
  4. Pemberdayaan hukum., kontrol terhadap aktivitas.

Dalam melaksanakan good governance ada tiga fokus yang penting dan saling terkait yaitu:

  1. Ekonomi mencakup proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan, kemiskinan dan keadilan hidup.
  2. Politik mempertimbangkan seluruh proses pengambilan keputusan dengan dalam bentuk penyusunan kebijakan
  3. Administratif berkaitan dengan implementasi kebijaksanaan di tingkat nasional dan regional.

Konsep governance (pengaturan) pada dasarnya sudah berjalan seiringdengan keidupan manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagaimakhluk alam.

Perlunya sebuah pengaturan dalam mengatur hubungan antara manusiasatu dengan yang lainnya juga antara manusia dengan penting adanya. Hal tersebut diperlukan untuk menciptakan sebuah keseimbangan dalam kehidupan.

Ada 8 karakteristik dalam good governance yang saling mempengaruhi satu sama lain, dimana dalam keterkaitan antara 8 karakteristik ini dapat memberikan keleluasaan bagi kaum minoritas dan juga menekan superioritas dari kalangan penguasa.

1. Partisipasi

Dalam partisipasi pembangunan pemerintah mempunyai peran pentinguntuk melakukan pengaturan. Dimana sumber daya alam dan infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah bersama swasta haruslah melibatkan masyarakat.

Partisipasi dalam pemerintah dapat diwujudkan melalui:

  • Partisipasi dari keuntungan yang didapat dari proyek dan kelompok yang terpengaruh serta mempengaruhi aktivitas berjalannya sebuah proyek.
  • Meningkatkan hubungan antara publik dan sektor swasta, khususnya hubungan sosial ekonomi yang bersifat menguntungkan semua pihak. Dimana pemerintah bertindak sebagai fasilitator.
  • Meberdayakan pemerintah lokal dengan kepemilikan proyek daerah yang dikenal dengan otonomi daerah.
  • Menggunakan lembaga swadaya komunitas sebagai kendaraan alat untuk meraih keuntungan melalui sebuah proyek dimana lembaga ini bertindak sebagai pengawas jalannya proyek.

2. Aturan Hukum

Hukum Bertindak sebagai pengatur yang memiliki kekuatan untuk memaksa orang-orang yang terkait dalam pelaksanaan sebuah proses yang sedang berlangsung.Legalisasi dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi factor penting untuk proses keberlangsungan kehidupan bernegara.

3. Transparansi

Keputusan diambil dan dilakukan melalui aturan yang diikuti secara benar dan sangat terbuka pada hal-hal yang memang seharusnya bersifat terbuka. Informasi yang ada sangat bebas dan langsung dapatdiakses untuk keseluruhan anggota komunitas. Transparansi mengacu kepada ketersediaan dari informasi untukkomunitas umum dan penjelasan tentang aturan-aturan pemerintah, regulasi dan keputusan.

4. Responsif

Dalam kaidah good governance disini, responsif berarti menyediakan berbagai bentuk layanan kepada setiap komunitas yang tergabung dalam elemen-elemen stakeholder dalam memberikan tanggapan yang cepat terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Tolak ukur dalam segi pelayanan dapat dilihat melaluiproses birokrasi yang tidak berbelit-belit. Tingkat ukuran pengaturan yang baik dapat dilihat melalui kecepatan tanggap lembaga dalam menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses yang panjang. Mempertahankan sifat responsif dapat dipelihara melaluisistem pengawasan dan pemeriksaan sosial.

5. Berorientasi konsensus

Pengaturan yang baik, pada dasarnya menggabungkan beberapa kepentingan dari beberapa kelompok sosial dalam satu sistem yang bersifat adil dan tidak memihak, kalaupun ada keberpihakan adalah pada etika dari hubungan sosial antar komunitas atau pihak yang saling berhubungan sosial. Berkaitan dengan kondisi komunitas Indonesia, makaorientasi konsensus ini menjadi sangat penting, dalam arti pengaturan harus dapat menjangkau segala kepentingan dansifat-sifat komunitas yang berbeda satu sama lain. Adanya perbedaan antar kelompok sosial dan komunitas yang menimbulkan konflik merupakan sebuah usaha bersamauntuk membentuk sesuatu yang dapat menampung aspirasi serta kebersamaan dalam memahami aturan yang sama.

6. Adil dan bersifat umum

Kategori adil dan bersifat umum harus dilandaskan pada etika yang dianut secara bersama, hal ini disebabkan karena keberagaman yang ada dalam komunitas di Indonesia. Dimana dalam hal ini tidak bisa dipaksakan kepentingan suatukomunitas tertentu terhadap komunitas yang lain, konsep satukeadilan bagi semua komunitas harus dapat diterapkan secara adil. Konsep pengaturan yang baik harus didasarkan pada pandangan keadilan yang merata bagi setiap komunitas. Hal ini berguna agar tidak terjadi konflik di kemudian harinya. Munculnya sifat pengaturan yang baik harus berdasarkan konsep yang umum, dimana pengaturan tidak didasarkan padasatu komunitas tertentu.

7. Efektif dan efisien

Konsep efektifitas dalam good governance berarti suatuproses dan kelembagaan yang menghasilkan pertemuan antara kebutuhan di komunitas dengan menghasilkan sebuah outputyang berguna dan juga output yang tidak berguna. Efektifitas dalam hal ini bagaimana proses pengaturanyang baik mampu untuk menekan output yang tidak bergunamenjadi seminimal mungkin. Hal ini biasanya tampak pada pengelolaan sumber daya alam. Konsep efisiensi dalam konteks good governance artinya mencakup keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dansekaligus melindungi lingkungan. Dimana pemanfaatan sumberdaya alam harus memberikan dampak yang positif bagikomunitas yang ada disekitarnya.

8. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban sebagai kunci dari good governance.Tidak hanya kelembagaan pemerintah tetapi juga sektor swastadan organisasi masyarakat sipil harus dipertanggung jawabkan kepada komunitas dan juga kepada institusi mereka sebagai stakeholder.

Istilah Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning point) yang sangat menentukan bagi praktik Good Corporate Governance di seluruh dunia.

Komite Cadbury, Tjager dan Deny (2005) mendefinisikan Good Corporate Governance, sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.

Menurut FCGI (2001) pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Rahmawati (2006) dalam Putri (2006) Good Corporate Governance didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip antara lain fairness, transparency, accountability dan responsibility, yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta stakeholders lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, Good Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan etika.

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Coopers et al., (2006) yang menyatakan bahwa Good Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggung jawab dengan meperhatikan kepentingan stakeholder.

Pengertian GCG menurut Bank Dunia (World Bank) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Lembaga Corporate Governance di Malaysia yaitu Finance Committee on Corporate Governance (FCCG) mendifinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Berdasarkan  Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal  31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, disebutkan bahwa Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, secara singkat GCG dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholders.

PRINSIP-PRINSIP GCG

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang beranggotakan beberapa negara antara lain, Amerika Serikat, Negara-negara Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Irlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swis, Turki, Inggris) serta Negara-negara Asia Pasific (Australia, Jepang, Korea, Selandia Baru) pada April 1998 telah mengembangkan The OECD Principles of Corporate Governance.   Prinsip-prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh OECD meliputi  5  (lima)  hal yaitu :

  1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (The Rights of shareholders).
  2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (The Equitable Treatment of Shareholders);
  3. Peranan Stakeholders yang terkait dengan perusahaan (The Role of Stakeholders).
  4. Keterbukaan dan Transparansi (Disclosure and Transparency).
  5. Akuntabilitas Dewan Komisaris / Direksi (The Responsibilities of The Board).

Prinsip-prinsip GCG sesuai pasal 3  Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal  31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN sebagai berikut :

  1. Transparansi (transparency) : keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.
  2. Pengungkapan (disclosure) : penyajian informasi kepada stakeholders, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan resiko usaha perusahaan.
  3. Kemandirian (independence) : suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
  4. Akuntabilitas (accountability) : kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Manajemen perusa-haan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.
  5. Pertanggungjawaban (responsibility) : kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
  6. Kewajaran (fairness) : keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERANAN ETIKA BISNIS DALAM PENERAPAN GCG

1.   Code of Corporate and Business Conduct

Kode Etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan (Code of Corporate and Business Conduct)” merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kode etik tersebut menuntut karyawan & pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila  prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan (corporate culture), maka seluruh karyawan & pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi “mana yang boleh” dan “mana yang tidak boleh” dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Pelanggaran atas Kode Etik merupakan hal  yang serius, bahkan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum.

2.   Nilai Etika Perusahaan

Kepatuhan pada Kode Etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan & pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, dimana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham (shareholder value). Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan dan kerjasama. Kode Etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja. Namun Kode Etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan (action).  Beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan, antara lain masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan (conflict of interest).

a.   Informasi rahasia

Seluruh karyawan harus dapat menjaga informasi rahasia mengenai perusahaan dan dilarang untuk menyebarkan informasi rahasia kepada pihak lain yang tidak berhak. Informasi rahasia dapat dilindungi oleh hukum apabila informasi tersebut berharga untuk pihak lain dan pemiliknya melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindunginya. Beberapa kode etik yang perlu dilakukan oleh karyawan yaitu harus selalu melindungi informasi rahasia perusahaan dan termasuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta harus memberi respek terhadap hak yang sama dari pihak lain. Selain itu karyawan juga harus melakukan perlindungan dengan seksama atas kerahasiaan informasi rahasia yang diterima dari pihak lain. Adanya kode etik tersebut diharapkan dapat terjaga hubungan yang baik dengan pemegang saham (share holder), atas dasar  integritas (kejujuran) dan transparansi (keterbukaan), dan menjauhkan diri dari memaparkan informasi rahasia.  Selain itu dapat terjaga keseimbangan dari kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya dengan kepentingan yang layak dari karyawan, pelanggan, pemasok maupun pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

b.   Conflict of interrest

Seluruh karyawan & pimpinan perusahaan harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari suatu benturan kepentingan (conflict of interest) dengan perusahaan. Suatu benturan kepentingan dapat timbul bila karyawan & pimpinan perusahaan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung kepentingan pribadi didalam mengambil suatu keputusan, dimana keputusan tersebut seharusnya diambil secara obyektif, bebas dari keragu-raguan dan demi kepentingan terbaik dari perusahaan. Beberapa kode etik yang perlu dipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan,  antara lain menghindarkan diri dari situasi (kondisi) yang dapat mengakibatkan suatu benturan kepentingan. Selain itu setiap karyawan & pimpinan perusahaan yang merasa bahwa dirinya mungkin terlibat dalam benturan kepentingan harus segera melaporkan semua hal yang bersangkutan secara detail kepada pimpinannya (atasannya) yang lebih tinggi. Terdapat 8 (delapan) hal yang termasuk kategori  situasi  benturan kepentingan (conflict of interest) tertentu, sebagai berikut :

  1. Segala konsultasi atau hubungan lain yang signifikan dengan, atau berkeinginan mengambil andil di dalam aktivitas pemasok, pelanggan atau pesaing (competitor).
  2. Segala kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan.
  3. Segala hubungan bisnis atas nama perusahaan dengan personal yang masih ada hubungan keluarga (family), atau dengan perusahaan yang dikontrol oleh personal tersebut.
  4. Segala posisi dimana karyawan & pimpinan perusahaan mempunyai pengaruh atau kontrol terhadap evaluasi hasil pekerjaan atau kompensasi dari personal yang  masih ada hubungan keluarga .
  5. Segala penggunaan pribadi maupun berbagi atas informasi rahasia perusahaan demi suatu keuntungan pribadi, seperti anjuran untuk membeli atau menjual barang milik perusahaan atau produk, yang didasarkan atas informasi rahasia tersebut.
  6. Segala penjualan pada atau pembelian dari perusahaan yang menguntungkan pribadi.
  7. Segala penerimaan dari keuntungan, dari seseorang / organisasi / pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan.
  8. Segala aktivitas yang terkait dengan insider trading atas perusahaan yang telah go public, yang merugikan pihak lain.

c.   Sanksi

Setiap karyawan & pimpinan perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik tersebut perlu dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku di perusahaan, misalnya tindakan disipliner termasuk sanksi pemecatan (Pemutusan Hubungan Kerja).  Beberapa tindakan karyawan & pimpinan perusahaan yang termasuk kategori pelanggaran terhadap kode etik, antara lain mendapatkan, memakai atau menyalahgunakan asset milik perusahaan untuk kepentingan / keuntungan pribadi, secara fisik mengubah atau merusak asset milik perusahaan tanpa izin yang sesuai dan menghilangkan asset milik perusahaan .Untuk melakukan pengujian atas Kepatuhan terhadap Kode Etik tersebut perlu dilakukan semacam audit kepatuhan (compliance audit) oleh pihak yang independent, misalnya Internal Auditor, sehingga dapat diketahui adanya pelanggaran berikut sanksi yang akan dikenakan terhadap karyawan & pimpinan perusahaan yang melanggar kode etik.Akhirnya diharpkan para karyawan maupun pimpinan perusahaan mematuhi Code of Corporate & Business Conduct  yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai   penerapan  GCG.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan/organisasi adalah dengan cara menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan pedoman bagi Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders) secara konsisten.

Good Corporate Governance (GCG) juga berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lain.

Governance pada bank memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan Governance pada lembaga non bank. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok stakeholders yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga.

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) dan untuk tetap menjaga kepercayaan semua stakeholder. Pengendalian bertujuan untuk membuat sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Jadi, sistem tata kelola perusahaan tidak hanya mengurusi desain mekanisme kontrol, pemecahan konflik pemodal agen, dan pengawasan terhadap agen oportunis. Sistem tata kelola perusahaan juga bisa digunakan untuk membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga masalah keagenan dapat diatasi. Hasilnya akan tampak jika Governance Structure dapat membangun kesamaan nilai, keyakinan, konsep, tradisi, dan moral yang mengikat semua pihak dalam organisasi.

Maksud dan tujuan penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan adalah sebagai berikut:

  1. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
  2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.
  3. Mendorong agar manajemen Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaa.
  4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
  5. Meningkatkan nilai investasi dan kekayaan Perusahaan.

Kasus kebangkrutan perusahaan di Amerika Serikat yang menghebohkan kalangan dunia usaha yaitu kasus Enron, Worldcom & Tycogate. Hal tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran etika dalam berbisnis (unethical business practices), padahal Amerika termasuk negara yang sangat mengagungkan prinsip GCG dan etika bisnis.

Penyebab kebangkrutan beberapa perusahaan tersebut, karena diabaikannya etika bisnis serta prinsip GCG, terutama prinsip keterbukaan, pengungkapan dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Implementasi GCG memang tidakbisa hanya mengandalkan kepercayaan terhadap manusia sebagai pelaku bisnis dengan mengesampingkan etika. Seperti kita ketahui, sebagus apapun sistem yang berlaku diperusahaan, apabila manusia sebagai pelaksana sistem berperilaku menyimpang dan melanggar etika bisnis maka dapat menimbulkan fraud yang sangat merugikan perusahaan.Beberapa saat setelah krisis ekonomi melanda negeri kita sekitar tahun 1997 yang lalu,banyak terdapat bank-bank yang berguguran alias ditutup usahanya, sehingga termasuk kategori Bank Beku Operasi, Bank Belu Kegiatan Usaha dan Bank dalam Likuidasi. Salah satu penyebab kebangkrutan bank-bank tersebut karena perbankan Indonesia pada saat itu belum menerapkan prinsip-prinsip GCG serta etika bisnis secara konsisten. Semoga kasus kebangkrutan perusahaan di Amerika serikat serta perbankan di Indonesia tersebut, dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk diambil hikmahnya, sehingga dalam pengelolaanperusahaan tetap berpedoman pada etika bisnis yang baik serta menerapkan prinsip

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan Good Corporate Governance sangat penting bagi perusahaan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal untuk meningkatkan etika dalam suatu perusahaan tersebut. Perusahaan harus lebih meningkatkan disiplin kerja bagi para pegawainya agar perusahaan tersebut dapat berkembang maju kedepan apabila menggunakan prinsip GCG dan lebih meningkatkan etika-etika yang baik agar tidak melalaikan suatu pekerjaan bahkan melanggar peraturan yang tidak sesuai dengan GCG. Secara moral perusahaan yang menyimpang dari Good Corporate Governance tidak mencerminkan tanggung jawab kepada para pemegang saham dan akan merugikan pihak-pihak terkait, dan citra perusahaan akan di kenal buruk oleh berbagai kalangan.

Sri Astuti Puspita Rini

26210664

4eb02

Sumber :

http://www.posindonesia.co.id/index.php/profil-perusahaan/good-corporate-governance

http://www.referensimakalah.com/2013/04/pengertian-good-corporate-governance-gcg.html

http://www.slideshare.net/a57adee/etika-bisnis-10th-week

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/11/pengertian-gcg/

Etika Bisnis

Menurut R.B.Simatupang, bisnis adalah “keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus,yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarakan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan”.

Menurut Kamus Besar Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan.

Jadi dapat disimpulkan bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan, karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu profesi, bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan, bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan/laba, bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan usaha.

Menurut sternberg (dalam jurnal niki), mendefinisikan etika bisnis sebagai suatu bidang filosofi yang berhubungan dengan pengaplikasian ethical reasoning terhadap berbagai praktik dan aktivitas dalam berbisnis. Dalam kaitan ini, etika bsinis merupakan upaya untuk mencarikan jalan keluar atau paling tidak mengklarifikasikan berbagai moral issues yang secara spesifik muncul atau berkaitan dengan aktivitas bisnis tersebut.

Menurut Muslich (dalam jurnal wodaryanti), mendefinisikan bahwa etika bisnis sebagai pengetahuan mengenai tata cara yang ideal dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara ekonomi/sosial, dimana penetapan norma dan moralitas ini dapat menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.

Jadi etika bisnis adalah :

  1. Suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan
  2. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral.
  3. Merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.
  4. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat

Peran Etika Dalam Bisnis

  1. Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum.
  2. Sebagai kontrol terhadap individu.pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi.
  3. Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial

Menurut k. bertens dalam buku penngantar etika bisnis, etika bisnis pun dapat dijalankan pada tiga taraf. Tiga taraf ini berkaitan dengan tiga kemungkinan yang berbeda untuk menjalankan kegitan ekonomi dan bisnis.

  1. Pada taraf makro, etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi sebagai keseluruhan.
  2. Pada taraf meso (madya atau menengah), etika bisnis menyelidiki masalah etis di bidang organisasi. Organisasi di sini terutama berarti perusahaan, tapi bisa juga serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi dan lain-lain.
  3. Pada taraf mikro, yang difokuskan adalah individu dalam hubungan dengan ekonomi atau bisnis. Di sini dipelajari tanggung jawab etis dari karyawan dan majikan, bawahan dan manajer, produsen dan konsumen, pemasok dan investor.

Prinsip – Prinsip Umum Etika Bisnis

Terdapat beberapa prinsip umum dalam etika bisnis (Keraf, 1998), yaitu :

  1. Prinsip Otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.
  2. Prinsip Kejujuran, dalam hal ini kejujurn adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
  3. Prinsip Keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan.
  4. Prinsip Saling menguntungkan (mutual benefit principle), juga dalam bisnis yang kompetitif atau menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak yang terlibat didalam kegiatan bisnis tersebut.
  5. Prinsip integritas moral, ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.

Pentingnya Etika Bisnis

Perilaku etis penting diperlukan untuk sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Pentingnya etika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif baik lingkup makro ataupun mikro.

1. Perspektif Makro

Pertumbuhan suatu negara tergantung pada market system yang berperan lebih efektif dan efisien daripada command system dalam mengalokasikan barang dan jasa. Beberapa kondisi yang diperlukan market sysem untuk dapat efektif :

  • Hak memiliki dan mengelola properti swasta
  • Kebebasan memilih dalam perdagangan barang dan jasa
  • Ketersediaan informasi yang akurat berkaitan dengan barang dan jasa

Jika salah satu subsistem dalam market system melakukan perilaku yang tidak etis, maka hal ini akan mempengaruhi keseimbangan sistem dan mengambat pertumbuhan sistem secara makro.

Pengaruh dari perilaku tidak etis pada perspektif makro :

  • Penyogokan atau suap
    Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya kebebasan memilih dengan cara mengubah kondisi yang mendasari penfambilan keputusan.
  • Coercive act
    Mengurangi kompetisi yang efektif antara pelaku bisnis dengan ancaman atau memaksa untuk tidak berhubungan dengan pihak lain dalam bisnis.
  • Deceptive information (penipuan)
    Merupakan tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan.
  • Pecurian dan penggelapan
    Merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil property milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat berupa property fisik atau konseptual.
  • Unfair discrimination
    Merupakan perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan sama (setara) tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang ‘disukai’ dan tidak.

2. Perspektif Mikro

Dalam lingkup ini perilaku etis identik dengan kepercayaan atau trust. Dalam lingkup mikro terdapat rantai relasi dimana supplier, perusahaan, konsumen, karyawan saling berhubungan kegiatan bisnis yang akan berpengaruh pada lingkup makro. Tiap mata rantai penting dampaknya untuk selalu menjaga etika sehingga kepercayaan yang mendasari hubungan bisnis dapat terjaga dengan baik.

Standar Moral

Menurut Nofieiman, Standar moral merupakan tolok ukur etika bisnis. Dimensi etis merupakan dasar kajian dalam pengambilan keputusan. Etika bisnis yang berfokus pada cenderung etika terapan daripada etika normatif. Dua prinsip yang dapat digunakan sebagai acuan dimensi etis dalam pengambilan keputusan yaitu :

  1. Prinsip Consequentialist
    Konsep etika yang berfokus pada konsekuensi pengambilan keputusan. Artinya ialah keputusan dinilai etis atau tidak berdasarkan konsekuensi (dampak) keputusan tersebut.
  2. Prinsip Nonconsequentialist
    Terdiri dari rangkaian peraturan yang digunakan sebagai petunjuk/panduan pengambilan keputusan etis dan berdasarkan alasan bukan akibat (konsekuensi).
  3. Prinsip HakMenjamin hak asasi manusia. Hak ini berhubungan dengan kewajiban untuk tidak saling melanggar hak orang lain.
  4.  Prinsip Keadilan
    Keadilan biasanya terkait dengan isu hak, kejujuran,dan kesamaan.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ialah :

  1. Pengendalian diri
    Artinya, pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Disamping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain dan menggunakan keuntungan dengan jalan main curang dan menakan pihak lain dan menggunakan keuntungan tersebut walaupun keuntungan itu merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah etika bisnis yang “etis”.
  2. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility)
    Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk “uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya excess demand harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, dalam keadaan excess demand pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya.
  3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
    Bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya tranformasi informasi dan teknologi.
  4.  Menciptakan persaingan yang sehat
    Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah kebawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya.
  5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”
    Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa mendatang. Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak meng-“ekspoitasi” lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan dimasa datang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar.
  6. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)
    Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara.
  7.  Mampu menyatakan yang benar itu benar
    Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit (sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan “katabelece” dari “koneksi” serta melakukan “kongkalikong” dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan “kolusi” serta memberikan “komisi” kepada pihak yang terkait.
  8.  Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah
    Untuk menciptakan kondisi bisnis yang “kondusif” harus ada saling percaya (trust) antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah agar pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang selama ini kepercayaan itu hanya ada antara pihak golongan kuat, saat sekarang sudah waktunya memberikan kesempatan kepada pihak menengah untuk berkembang dan berkiprah dalam dunia bisnis.
  9.  Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
    Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada “oknum”, baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan “kecurangan” demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan “gugur” satu semi satu.
  10.  Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati
    Jika etika ini telah memiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis.
  11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan
    Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti “proteksi” terhadap pengusaha lemah.

Sumber :

Dalimunthe, Ritha F. 2004. Jurnal etika bisnis. Sumatera utara : Universitas sumatera utara.

Lukviarman, Niki. 2004. Etika bisnis tak berjalan diindonesia: ada apa dalam corporate governance. Padang: Universitas andalas padang. Jurnal siasat bisnis no. 9 vol. 2, desember 2004.

Widaryanti. 2011. Etika bisnis dan etika profesi akuntan. STIE pelita nusantara semarang.

Bertens K. 2000. Pengertian etika bisnis. Yogyakarta.

Slide etika profesi 3 oktober 2012

Etika, Profesi, dan Etika Profesi

 

Pengertian Etika

 Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Depdikbud 1988 (dalam penulisan tugas akhir etika profesi), etika mengandung tiga pengertian, yaitu :

  1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
  2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
  3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat

Menurut Martin 1993 (dalam Buku ajar etika profesi), etika didefinisikan sebagai “the discpline which can act as the performance index or reference for our control system”. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip – prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepenringan kelompok social (profesi) itu sendiri.

Menurut Drs. O.P. SIMORANGKIR, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.

Menurut Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat,  etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

Menurut Drs. H. Burhanudin Salam,  etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.

Jadi dapat disimpulkan etika adalah  suatu aturan perilaku dimana memperlihatkan sikap atau perilaku baik dan buruk. Dengan melihat sikap atau tingkah laku manusia dikegiatan sehari – hari kita dapat menyimpulkan bagaimana etika yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.

Jenis etika :

  1. Etika Deskriptif (dalam jurnal Qohar 2012), yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.
  2. Etika Normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Etika secara umum dibagi 2, yaitu :

1. Etika umum

Menurut Magnis Suseno (dalam jurnal Qohar 2012), menjelaskan bahwa etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari    moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati.

Kondisi-kondisi dasar:

a. Bagaimana manusia bertindak secara etis,

b. Bagaimana manusia mengambil keputusan etis,

2. Etika khusus

Etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia.

a. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.

b. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

 

Pengertian Profesi

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “Profess”, yang dalam bahasa Yunani adalah “Επαγγελια”, yang bermakna: “Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen”.

Menurut De George (dalam buku ajar etika profesi 2009), Profesi, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.

Menurut KBBI, Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.

Menurut Brooks (2004), Profesi adalah suatu kombinasi fitur, kewajiban dan hak, yang kesemuanya dibingkai dalam seperangkat nilai-nilai profesional yang umum, nilai-nilai yang menentukan bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana tindakan dilaksanakan.

Jadi dapat disimpulkan profesi adalah suatu kegiatan pekerjaan yang dilakukan manusia sebagai kewajiban atau hak untuk dijadikan sumber nafkah dalam kehidupan yang membutuhkan keahlian atau pelatihan,

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :

  1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
  2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
  3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
  4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan,  kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
  5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Profesional

Menurut De George (dalam buku ajar etika profesi 2009), profesional yaitu orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan  mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu ataudengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang.

Profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang.

Jadi dapat disimpulkan profesional adalah seseorang yang tahu akan keahliannya dengan mempraktekkannya didalam kehidupan, meluangkan seluruh waktu untuk perkerjaan atau kegiatan itu, melaukannya dengan senang hati dan hidup bergantung dari penghasilan pekerjaan itu.

Lalu profesionalisme, biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai oleh setiap eksekutif yang baik. Ciri‐ciri profesionalisme:

  1. Punya ketrampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi
  2. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan
  3. Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya
  4. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya

Pengertian Etika Profesi

Etika profesi (dalam jurnal Qohar 2012), adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan pengerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok.

Jadi dapat disimpulkan etika profesi merupakan suatu sikap hidup dalam menjalankan kehidupannya dengan penuh tanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang telah diambil, dan memiliki keahlian serta kemampuan.

Prinsip – prinsip etika profesi

  1. Tanggung jawab
    a. Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
    b. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
  1.  Keadilan.

Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.

  1.  Otonomi.

Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan di beri kebebasan dalam menjalankan profesinya.

Kode Etik Profesi

Menurut UU NO. 8 (Pokok-pokok kepegawaian) dalam buku ajar etika profesi 2009, Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.

kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

Etika dalam sebuah profesi disusun dalam sebuah Kode Etik. Dengan demikian Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu.

Jadi dapat disimpulkan kode etik profesi adalah suatu  pola aturan atau tata cara dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dari sikap sampai perbuatan.

Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik (Code of conduct) profesi adalah:

  1. Standar‐standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya
  2. Standar‐standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema‐dilema etika dalam pekerjaan
  3. Standar‐standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi‐fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan‐kelakuan yang jahat dari anggota‐anggota tertentu
  4. Standar‐standar etika mencerminkan / membayangkan pengharapan moral‐moral dari komunitas, dengan demikian standar‐standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kitab UU etika (kode etik) profesi dalam pelayanannya
  5. Standar‐standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi
  6. Perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum (atau undang‐undang). Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi akan menerima sangsi atau denda dari induk organisasi profesinya

Tujuan kode etik profesi

  1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
  2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para  anggota.
  3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
  4. Untuk meningkatkan mutu profesi.
  5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
  6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
  7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
  8. Menentukan baku standarnya sendiri.

Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :

  1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
  2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
  3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dlam berbagai bidang.

Sumber

Hermana, Dr. Budi. 2009. Etika dan Profesionalisme dalam Teknik sistem komputer/Informasi.

Qohar,  Drs. H Adnan. 2012. Jurnal pengertian etika dan profesi hukum.

Isnanto,  R. Rizal. 2009.  Buku ajar etika profesi. Semarang:  Universitas diponegoro.

____________.  2003. Etika profesi. Surabaya: Universitas airlangga.

Anggraeni, Andrea, Dicky Hidayat, dan Nurhuda Dian Asmara (2012). Prinsip dan Kode Etik dalam Bisnis. Dari  http://www.scribd.com/doc/88821588/Prinsip-Dan-Kode-Etik-Dalam-Bisnis, 10 oktober 2013

Sri Astuti Puspita Rini

26210664

4eb02

Ternyata Tokoh Anime Samurai X Benar-benar Ada didalam Sejarah

Samurai X yang memiliki judul asli Rurouni Kenshin ialah manga & anime karya Nobuhiro Watsuki yang berlatar belakang awal dari era Meiji di Jepang.Mungkin anime ini bisa tergolong anime jadul (sekitar tahun 1998 ditayangkan di Indonesia),tapi klo dari segi cerita,top dah pokoknya gak ada matinya menurut ane. Bagi agan-agan pecinta Samurai X tahu gak kalau Samurai X diambil dari kisah nyata yang ada di Jepang. Bahkan hampir semua karakter yang ada di cerita Samurai X itu memang diambil dari tokoh sejarah Jepang jaman dulu. Di sini bakalan mengulas tentang tokoh-tokoh dan cerita-cerita yang ada di anime Samurai X

kenshin

Kawakami Genzai
Sosok yang dijadikan model dari karakter Kenshin. Kawakami Genzai merupakan satu dari empat hitokiri (pembunuh berdarah dingin) pada masa Bakumatsu (revolusi Jepang), secara penampilan Kawakami Genzai merupakan sosok yang pendiam, memiliki ukuran tubuh yang kecil dan nggak tinggi, serta memiliki rambut yang panjang. Orang-orang yang baru pertama melihatnya sering salah mengira bahwa dirinya adalah seorang wanita (mungkin inilah yang menjadi point kemiripannya dengan Kenshin). Pada era revolusi Jepang Kawakami merupakan sosok pendukung gerakan Jyoi. Dia menjadi tenar setelah berhasil membunuh seorang idealis dan pemikir hebat Shakuma Shouzan. Sakuma memiliki pemikiran bahwa untuk maju Jepang harus membuka diri dengan pengaruh asing, khususnya barat. Hal ini lah yang menjadikan dirinya sebagai sasaran empuk bagi gerakan-gerakan radikal yang menginginkan Jepang tetap murni dan bersih dari kontaminasi pengaruh asing.

Setelah membunuh shakuma shouzan, kawakami genzai dimasukan kedalam penjara dan akhirnya dibebaskan setelah masa restorasi meiji. Namun ternyata era baru dari pemerintahan meiji setuju dengan konsep dan pandangan dari shakuma, bahwa untuk maju jepang harus membuka diri dari pengaruh asing dan mempelajari teknologi-teknologi asing, namun tetap berjiwa jepang. hal inilah yang membuat kawagami genzai menentang habis-habisan pemerintahan meiji, dia tidak mau melihat hasil perjuangan dari teman2nya dari kelompok jyoi yang telah meninggal jadi sia-sia. Kawagumi pun menjadi sosok penganggu yang menjadi momok bagi pemerintahan meiji, dan pada tahun ke 4 meiji atau tepatnya 1871 masehi dia ditangkap dan dipenggal mati.




Hitten Mitsurugi Ryu
Jurus yang mematikan milik Kenshin ini juga ternyata diadopsi dari jurus milik Kawakami Genzai yang memiliki aliran Shiranui Ryu yang hebatnya aliran ini diciptakannya sendiri. Jurus pedangnya sangat unik: seperti Kenshin,kaki kanan diarahkan ke depan, lutut agak sedikit dilenturkan, sementara kaki kiri di tekuk dengan lutut menyentuh tanah/lantai. Sekali tebas dengan tangan kanan, maka habislah lawan

Sakabatou Shinuchi

Nobuhiro Watsuki pengarang Rurouni Kenshin mengatakan bahwa dalam sejarah Jepang pedang yang dipakai Kenshin ini memang benar-benar pernah ada dan dipakai salah seorang samurai, namun TS belum menemukan sumber referensi yang tepat untuk keberadaan pedang ini. Pada masa kini pedang Sakabatou banyak dibuat replikasinya, biasanya walaupun tajam tapi hanya berfungsi untuk pajangan saja karena tidak memenuhi standar dari sebuah katana…

Hajime Saito (18 Februari 1844 – 28 September 1915)

Dalam cerita anime Rurouni Kenshin terdapat seorang tokoh yang bernama Hajime Saito yakni kapten regu 3 kelompok Shinsen, dan ternyata Hajime Saito merupakan tokoh yang benar-benar nyata dan memang pernah hidup pada zaman itu, semua yang diceritakan di serial anime dan manga Rurouni Kenshin tentang Hajime Saito hampir semuanya merupakan kisah nyata terkecuali kisahnya dengan Kenshin dan Sishio Makoto. Sebagai anggota dari shinsengumi saito dikenal sebagai seorang yang tertutup dan misterius. Dia bukanlah sesorang yang mudah diajak bicara, posisi aslinya di shinsengumi adalah sebagai fukucho jokin (wakil panglima). Tugas utamanya adalah sebagai pelatih kenjutsu dan kadang bertugas sebagai mata-mata. Hajime Saito memiliki jurus yang sangat mematikan, yaitu jurus satu sabetan tangan kiri dan ini membuatnya menjadi orang terkuat di Shinsengumi bersama Okita dan Nagakura. Saito banyak membunuh para anggota korup Shinsengumi seperti Itou Kashitarou, Takeda Kanryuusai dan lain-lain. Setelah restorasi Meiji, Saito bekerja sebagai polisi di Tokyo dan merubah namanya menjadi Fujita Goro. Doi juga pernah bekerja di universitas Ochanomizu sampai akhirnya dia meninggal karena kanker usus pada tahun 1915 dalam umur 72 tahun.

 

 

Okita Souji ( ? 1844 – 19 Juli 1868 )

Satu lagi karakter dalam serial anime Rurouni Kenshin yang tokohnya diambil dari kisah nyata yaitu Soujiro Seta. Karakter Soujiro Seta ini dibuat berdasarkan seorang samurai anggota Shinsengumi, sang kapten regu 1 kelompok Shinsen yang bernama Okita Souji. Okita Souji adalah anggota Shinsengumi yang paling populer, di usianya yang masih sangat muda dia menguasai berbagai macam teknik-teknik pedang handal, dan pada usia 15 tahun lebih dia sudah menjadi seorang samurai yang ulung. Pedang yang ia gunakan adalah Kikuichi Narimune (dalam anime Rurouni Kenshin pedang inilah yang digunakannya untuk bertarung melawan Kenshin pada pertarungan terakhir). Okita terkenal sebagai ahli pedang terbaik yg dimiliki oleh Shinsengumi. Sayang sekali, pada umurnya yang ke 20 dia terserang TBC akut. Penyakit Okita mulai diketahui saat peristiwa Ikeda-ya. Dalam peristiwa Ikeda-ya terlihat Okita yg rubuh meskipun ia tidak terkena serangan musuh. Lalu setelah perang Boshin ia masuk rumah sakit di Edo dan meninggal dalam usia 25 thn.

 


Hijikata Toshizo (31 Mei 1835 – 20 Juni 1869)

Sosok yang dijadikan model dari karakter Aoshi Shinomori ini merupakan wakil komandan Shinsengumi. Hal ini berbeda dengan posisi Aoshi Shinomori sebagai pemimpin Oniwabanshu di manga atau anime-nya.Sepertinya watsuki (pengarang samurai X) telah memodifikasi tokoh ini secara ekstrem. Tapi memang benar bahwa sejarah Hijikata selalu mengenakan Kodachi (sepasang pedang kembar, semacam pisau panjang). Dan uniknya Hujikata ini juga salah satu petarung yang sangat disegani dalam sejarah jepang dengan menggunakan kenjutsunya yang khas yaitu Shinsengumi-kenjutsu” gaya bertarung dari Tennen Rishin-ryu. Hijikata meninggal dalam pertempuran Hakodate dan sampai sekarang belum tahu dimana dia dikubur tetapi nisan peringatannya bisa kita lihat di dekat Itabashi Station,Tokyo

 

 

Harada Sanosuke ( ? 1840 – 6 Juli 1868 )
Watsuki (Pengarang Samurai X) ternyata memang benar-benar fans berat dengan Shinsengumi. Karakter Sanosuke Sagara dia buat berdasarkan Kapten regu 10 Shinsengumi,yaitu Harada Sanosuke. Harada Sanosuke lahir dari keluarga Chugen yaitu kasta terendah dari keluarga samurai. Dia terlatih sekali dalam menggunakan tombak dengan Hozoin-Ryu Style..(Hampir mirip Sanosuke di anime/manganya yang menggunakan Zanbatto..pedang Sanosuke yang gede itu loh). Menurut sejarah, Harada Sanosuke sangat mirip dengan Sagara Sanosuke. Senang berkelahi, cepat marah dan sangat suka berduel. Senjata favoritnya adalah tombak. Sebelum ia bergabung dengan Kondou, Harada adalah pelayan dari beberapa orang bushis (samurai), dan status inilah yang menjadi titik lemahnya pada saat itu. Akan tetapi, ia benar-benar merawat para bushis yang menjadi majikannya.Dan Harada Sanosuke meninggal pada saat Perang Boshin.